BerandaSumatera PulihRehab dari BKK Simalungun, Petambak Bisa Kembali Lakukan Budidaya

Rehab dari BKK Simalungun, Petambak Bisa Kembali Lakukan Budidaya

Aceh Utara (Waspada Aceh) – Lumpur tebal masih tertimbun di dasar petak-petak tambak warga di pesisir Aceh Utara. Banjir bandang November 2025 menyapu endapan dari darat ke lahan budidaya, membuat kolam menjadi dangkal dan saluran air tertutup rapat. Selama air sulit masuk dan keluar, siklus budidaya terhenti, dan penghasilan ratusan keluarga terancam.

Kini warga menyambut gembira, setelah dilakukan kegiatan normalisasi yang sedang berjalan atas bantuan pemerintah.

Syarifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, menjelaskan, rehabilitasi tambak di lima kecamatan pesisir Aceh Utara didukung bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. BKK adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah untuk pemerintah daerah laininya. Dalam konteks pascabencana ini, maka anggaran itu diberikan dalam pemulihan pascabencana.

“Saya juga sudah memediasi atau mempertemukan pemerintahan provinsi, kabupaten di Sumatera Utara untuk membantu Aceh juga yang kesulitan. Dan itu ada lumayan hampir Rp260 miliar ya. Kemudian Sumatera Barat juga saya ucapkan terima kasih karena juga membantu Aceh sebanyak Rp29 miliar. Ini juga kita harapkan teman-teman penerima di Aceh manfaatkan untuk kepentingan bencana ini,” jelas Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, seusai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.

Alokasi total mencapai Rp999.999.999, bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT), yang terbagi ke dalam lima paket pekerjaan: Kecamatan Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye masing-masing Rp200.043.534; Muara Batu Rp199.890.227; serta Samudera Rp199.979.170.

“Progresnya saat ini sudah sekitar 70 persen. Tiga paket sudah mengajukan pencairan dan dananya sudah cair. Satu paket direncanakan dikerjakan melalui APBD Perubahan setelah penyesuaian pagu,” jelas Syarifuddin.

Rehabilitasi tambak warga ini disambut gembira oleh warga, khususnya pembudidaya ikan dan udang. Salah satunya Maisir, yang sudah lama menantikan adanya perbaikan lahan tambaknya yang rusak akibat terjangan bencana pada akhir November 2025.

“Kerusakannya cukup parah. Banyak tambak menjadi dangkal karena tertimbun lumpur dan endapan. Saluran air juga tertutup. Kondisi itu mengganggu kegiatan budidaya dan penghidupan petani tambak,” ujar Maisir.

Maisir dan petambak lainnya menyambut gembira perbaikan tambak mereka yang sudah lama tidak produktif. “Dengan begitu, setelah tambak dinormalisasi, kami bisa langsung kembali melakukan kegiatan budidaya,” ujarnya kepada wartawan, awal November 2026.

Secara keseluruhan, luas tambak terdampak di Aceh Utara mencapai 10.600 hektare, dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat. KKP telah menyalurkan dukungan untuk tambak rusak ringan agar segera beroperasi kembali. Penanganan tambak yang mengalami kerusakan sedang, direncanakan pada 2027, sementara kerusakan berat akan ditangani secara bertahap menggunakan anggaran daerah dan satu unit ekskavator bantuan KKP yang siap diturunkan setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Syarifuddin juga menyoroti persoalan muara yang berubah bentuk dan semakin dangkal pascabanjir. “Ada muara yang terbelah dan ada pula alur yang terbentuk. Pengerukan sangat dibutuhkan karena muara yang dangkal itu masih digunakan nelayan kecil untuk beraktivitas,” ujarnya. Ia berharap Kementerian PU segera menindaklanjuti pemeriksaan awal dengan pengerukan di Kuala Piada dan Kuala Bungkah.

Pemulihan Terpadu dari Petak hingga Muara

Upaya ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRR) Sumatera 2026–2028, yang mencatat luas tambak dan kolam terdampak di Aceh mencapai 30.417 hektare dari total 31.248 hektare di tiga provinsi Sumatera.

Pemulihan tambak tidak cukup hanya membersihkan lumpur, harus dibarengi perbaikan sistem tata air, saluran pembuangan, akses jalan, serta penyediaan benih dan pakan agar petambak benar-benar bisa kembali berproduksi. Pada tahap rekonstruksi, kawasan budidaya juga diarahkan untuk ditata lebih tangguh terhadap risiko bencana berulang.

Renduk menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan Sumatera setelah bencana. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah daerah mendapat penguatan anggaran untuk ikut menangani dampak bencana, sementara kementerian dan lembaga menjalankan pekerjaan sesuai bidangnya. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada 2026 tetap diteruskan karena pengurangan pekerjaan akan berdampak pada warga yang menunggu pemulihan,” ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut KKP menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi hingga akhir 2026, dari total luas terdampak 35.751 hektare. Anggaran pemulihan sektor kelautan dan perikanan pada 2026 mencapai Rp371,8 miliar. Sebanyak 12 unit ekskavator telah dikirim ke tiga provinsi, delapan di antaranya ditempatkan di Aceh, untuk mempercepat pembersihan endapan. Hingga kini, sekitar 5.707 hektare tambak di delapan kabupaten/kota di Aceh telah kembali berfungsi.

Di pesisir Aceh Utara, pintu air tambak yang sempat tertimbun lumpur, kini terbuka kembali. Air laut pasang dan pasang surut dapat diatur ke luar-masuk tambak menurut keinginan pengelolanya. Begitupun warga masih mengharapkan bantuan benur dan pakan, serta pengerukan muara yang dangkal, agar ratusan hektare tambak yang ada benar-benar menjadi lebih produktif.

“Kami berharap program ini benar-benar dilaksanakan dan menjangkau seluruh tambak warga yang terdampak. Kami juga berharap ada bantuan lanjutan berupa benur dan pakan, serta perbaikan pintu air dan saluran pembuangan,” kata Maisir. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER