Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp186 miliar untuk rehabilitasi hutan dan lingkungan di Aceh pascabencana. Alokasi tersebut terdiri dari Rp55 miliar untuk Kementerian Kehutanan dan Rp131 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan, kerusakan akibat bencana tidak hanya terjadi di kawasan pertanian dan perkebunan, tetapi juga ditemukan di sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung.
“Memang itu yang saya sebutkan tadi, yaitu bencana geo-hidrometeorologi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan kawasan,” kata Safrizal dalam konferensi pers di Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas I Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Menurut Safrizal, sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung turut mengalami kerusakan akibat besarnya volume air yang meluap. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi dalam penataan ruang Aceh ke depan.
Ia menilai, pemerintah perlu melakukan perencanaan ulang tata ruang untuk menentukan kawasan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan, termasuk kawasan yang harus tetap dilindungi.
“Perlu menentukan kembali bagaimana pemanfaatan ruang yang tepat, mana kawasan yang boleh digunakan untuk tanaman muda, mana yang diperbolehkan untuk tanaman monokultur, dan mana yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan,” ujarnya.
Safrizal menyebutkan, anggaran Rp55 miliar yang dialokasikan untuk Kementerian Kehutanan akan digunakan untuk rehabilitasi hutan. Sementara itu, alokasi Rp131 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup diperuntukkan bagi upaya pemulihan lingkungan.
Satgas PRR, lanjutnya, akan mengundang Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memaparkan hasil kajian serta rencana penanganan kerusakan hutan dan lingkungan, termasuk penataan kembali tata ruang Aceh.
Selain rehabilitasi hutan, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan sistem sungai untuk mengurangi risiko bencana serupa.
Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan sabo dam atau bangunan pengendali aliran air dan material sedimen. Infrastruktur tersebut akan dikembangkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Safrizal menjelaskan, sabo dam berfungsi menahan sebagian aliran air dari kawasan hulu agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir. Air yang tertahan kemudian dilepaskan secara bertahap melalui sejumlah titik pengendalian.
“Ketika terjadi hujan di kawasan hulu, sebagian aliran air dapat ditahan terlebih dahulu, kemudian dilepaskan secara bertahap. Air kembali ditahan pada titik berikutnya sehingga tidak langsung mengalir ke wilayah hilir tanpa hambatan,” katanya.
Menurutnya, konsep pembangunan sabo dam tersebut telah masuk dalam perencanaan sungai melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menambahkan, bencana yang terjadi menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki tata ruang, merehabilitasi kawasan hutan, serta memperkuat infrastruktur pengendalian sungai.
Satgas PRR berencana menggelar konferensi pers khusus bersama kementerian terkait untuk menjelaskan lebih lanjut program rehabilitasi sungai, hutan, dan lingkungan hidup di wilayah terdampak bencana. (*)



