Aceh Tengah (Waspada Aceh) – Tumpukan sampah domestik dan material sisa bencana membuat kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Uwer Tetemi di Aceh Tengah, sudah tidak memadai. Kini pemerintah membangun kembali TPA tersebut dengan anggaran Rp44 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Aceh Tengah, Salman Nuri, mengatakan pembangunan meliputi pembersihan sampah domestik, material sisa banjir dan longsor, pembersihan jalan lingkungan, drainase, kawasan pembuangan, hingga akses menuju TPA.
Fasilitas yang dibangun mencakup sel landfill baru, instalasi pengolahan air lindi, jalan operasional, drainase, kantor, mushala, toilet, hanggar alat berat, fasilitas pencucian kendaraan, dan pos jembatan timbang.
“Kapasitas landfill lama sudah over capacity, apalagi setelah bencana, volume sampah melonjak. Pembangunan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan persampahan kembali berjalan,” ujar Salman Nuri, pertengahan November 2026.
Hingga 17 November 2026, pekerjaan masih berlangsung. Tantangan utama di lapangan adalah curah hujan yang membuat jalan akses kawasan proyek sering berlumpur dan menghambat mobilitas kendaraan pengangkut material.
Meski begitu, Salman optimistis pekerjaan dapat rampung sesuai target Desember 2026. Pembangunan ini juga menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 50 persen, meliputi pekerja lapangan, operator alat berat, dan staf PKWT.
Plt. Camat Silih Nara, Nashrin, menyambut kehadiran TPA di Kampung Mulie Jadi. Lokasi yang relatif jauh dari permukiman diharapkan meminimalkan gangguan lingkungan, sekaligus membuka peluang lapangan kerja bagi warga sekitar.
Dia menyebut keluhan warga terkait lalat yang dulu banyak mengganggu rumah warga kini mulai berkurang seiring penanganan sampah yang lebih terukur. Meski begitu, Nashrin berharap pemerintah melengkapi peralatan operasional, rumah petugas TPA, dan fasilitas pengolahan sampah agar sistem berjalan lebih optimal.
Harapan serupa disampaikan Reje Kampung Mulie Jadi, Syukur Abadi. Mengingat lokasi TPA dulunya semak belukar, sementara warga sempat mengeluhkan banyaknya lalat hingga mengganggu kenyamanan rumah.
Syukur menilai fasilitas yang dibangun saat ini lebih ke sistem penampungan (landfill), belum sepenuhnya menjadi tempat pengolahan sampah. “Harapan kami, sampah itu benar-benar diolah dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Jadi, bukan hanya ditampung,” kata Syukur.
Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian juga menekankan pentingnya memanfaatkan material sisa bencana secara optimal. Termasuk tumpukan kayu, pasir, dan batu dari sungai, untuk mempercepat pembersihan sekaligus mendukung tambahan pendapatan daerah.
“Langkah‑langkah pengelolaan lingkungan pascabencana seperti pembersihan sampah dan normalisasi sungai menjadi bagian penting agar banjir susulan dapat dicegah,” kata Tito.
Sejalan Renduk PRRP Sumatera
Pembangunan TPA Uwer Tetemi ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Renduk adalah dokumen panduan bagi pemerintah pusat, daerah dan kementerian/lembaga dalam proses pemulihan Sumatera pascabencana. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.
Disebutkan, penanganan sampah pascabencana dimulai dari pembersihan masif tumpukan puing, lumpur, dan sampah sisa banjir, dilanjutkan dengan peningkatan infrastruktur TPA berbasis sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Program ini bertujuan agar daerah terdampak tidak hanya pulih, tetapi memiliki sistem persampahan yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
Masyarakat Aceh Tengah berharap, TPA Uwer Tetemi yang baru dapat mengatasi persoalan sampah di daerah itu. Warga juga meminta tidak hanya bangunan fisik, tapi juga ketersediaan alat, tenaga operator dan biaya operasional bisa berkelanjutan. (*)



