BerandaAcehJelang Setahun Bencana Ekologis, Pemulihan Aceh Belum Tuntas

Jelang Setahun Bencana Ekologis, Pemulihan Aceh Belum Tuntas

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh pada November 2025, proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak masih menyisakan berbagai persoalan. Pembangunan hunian tetap, normalisasi sungai, relokasi warga dari kawasan rawan, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya tuntas.

Bahkan, banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah daerah sepanjang November 2026. Kondisi tersebut menjadi catatan kritis Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan masyarakat terdampak masih membutuhkan kepastian mengenai waktu penyelesaian pemulihan. Pemerintah juga diminta membuka perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penggunaan anggarannya.

“Menjelang satu tahun bencana ekologis Aceh, masyarakat masih belum mendapatkan kepastian kapan sungai akan kembali normal, kapan hunian tetap dibangun, kapan warga di zona merah direlokasi, serta kapan sawah dan kebun sebagai sumber mata pencaharian mereka pulih,” kata Alfian dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Alfian turut mempertanyakan kejelasan anggaran sekitar Rp100 triliun yang disebut dialokasikan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.

Menurut dia, pemerintah perlu membuka informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran, program yang telah berjalan, serta kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi.

Masyarakat, kata dia, membutuhkan kepastian pelaksanaan pemulihan, bukan sekadar persentase capaian yang disampaikan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Shalihi, menilai bencana berulang di sejumlah wilayah tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan, terutama hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

“Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemerintah harus melihat persoalan dari hulu, termasuk kerusakan hutan dan DAS yang memperbesar risiko banjir dan longsor,” ujarnya.

Dalam catatan koalisi, sebanyak 20 DAS di Aceh telah berada dalam kondisi kritis sebelum bencana November 2025. Kerusakan terparah tercatat di DAS Krueng Peusangan sebesar 75,22 persen, Krueng Aceh 64,30 persen, dan Krueng Peureulak 60,76 persen.

Koalisi juga mencatat kehilangan tutupan hutan Aceh pada 2025 mencapai 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perwakilan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Musrafiyan, mengatakan perlindungan Ekosistem Leuser harus menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana.

“Ekosistem Leuser memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kerusakan kawasan hutan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” kata Musrafiyan.

Menurut dia, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mencakup perlindungan kawasan hutan dan pemulihan ekosistem.

Bencana Kembali Berulang

Kekhawatiran koalisi terhadap proses pemulihan turut didasarkan pada bencana yang kembali terjadi sepanjang November 2026. Sedikitnya 13 kejadian bencana ekologis tercatat di sejumlah wilayah Aceh selama bulan tersebut.

Di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, bencana pada 7 November menyebabkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak. Dari jumlah tersebut, 96 rumah mengalami rusak berat.

Bencana itu juga mengakibatkan Jembatan Gantung Pintu Rime putus, SPBU rusak, serta aliran listrik padam total di kecamatan tersebut.

Di Kabupaten Pidie Jaya, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 kembali jebol pada 9 November. Banjir setinggi 50 hingga 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.

Bencana serupa juga terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Dua jembatan darurat di Aceh Tengah dilaporkan ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November.

Sementara di Aceh Tamiang, banjir pada 9 November merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 10 November 2026 yang dikutip koalisi, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut.

Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai kondisi tersebut menunjukkan klaim penyelesaian penanganan bencana hingga 100 persen belum sejalan dengan kondisi yang masih dihadapi masyarakat.

Ia menyebut masih terdapat rumah warga yang rusak dan belum dibangun kembali, keluarga yang tinggal di kamp maupun hunian sementara, serta lahan pertanian dan perkebunan yang belum pulih akibat tertimbun lumpur dan kayu gelondongan.

“Masih ada rumah yang sebagian atau seluruhnya hancur, tetapi belum dibangun kembali. Masih ada keluarga Aceh yang tinggal di kamp atau hunian sementara. Masih banyak gelondongan kayu yang menimbun sungai, sawah, kebun, bahkan lingkungan permukiman warga,” kata Aulianda.

Selain itu, sejumlah jalan dan jembatan belum diperbaiki. Bekas longsoran juga belum seluruhnya direhabilitasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko bencana susulan ketika hujan kembali turun.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memastikan pemenuhan hak korban serta mempercepat pemulihan lingkungan.

Koalisi juga meminta pemerintah membuka informasi penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, mengevaluasi perizinan serta aktivitas usaha yang berdampak terhadap lingkungan, termasuk pertambangan dan perkebunan, serta menindak pelanggaran yang terbukti merusak ekosistem.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI). (*)

Ket Foto: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan catatan kritis terkait pemulihan bencana ekologis Aceh menjelang satu tahun bencana dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026). (Foto/Ist)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER