Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Sebelum dilakukan peningkatan, ruas jalan Paya Bili–Paloh Punti di Desa Meunasah Alue, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, masih berkerikil, sempit, dan sulit dilalui warga yang membawa hasil kebunnya. Perjalanan mereka lebih lama, kendaraan lebih cepat rusak, dan hasil panen lebih sulit diangkut menuju pasar atau pusat kota.
Tapi sekarang, suasananya mulai berubah. Ruas jalan sepanjang 1.492 meter yang melintasi tiga desa, Paya Bili, Paloh Punti, dan Meunasah Alue, mulai dilapisi aspal. Sebagian besar bagian Paloh Punti serta Meunasah Alue telah rampung dikerjakan pengaspalannya.
Menurut Burhanuddin, warga Meunasah Alue, kini warga mendapatkan kemudahan untuk membawa hasil kebunnya ke pasar karena kondisi jalan sudah lebih mulus.
“Kami lebih mudah mengangkut hasil panen dari kebun ke pasar atau ke Kota Lhokseumawe, begitu juga sebaliknya,” kata Burhanuddin, baru-baru ini.
Warga di desanya, menurut Burhanuddin, bersyukur atas perhatian pemerintah karena waktu tempuh kini lebih singkat. Kendaraan dapat melintas dengan lebih nyaman, dan beban warga dalam mengangkut hasil perkebunan menjadi lebih ringan. Burhanuddin juga mengatakan, warga kini punya kesadaran untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
“Tugas kami sebagai masyarakat merawatnya,” katanya.
Rahmadi, warga lainnya, juga merasakan perubahan tersebut. Ia mengakui jalan yang dulu sempit dan belum beraspal kini sudah diperlebar dan mulai diaspal. Menurutnya, akses menuju pusat kota dan pusat kegiatan menjadi jauh lebih mudah.
“Dulu jalannya kecil, sekarang sudah diperlebar. Sebelumnya belum diaspal, sekarang alhamdulillah sudah diaspal. Ini mempermudah akses masyarakat menuju kota dan pusat kegiatan lainnya,” katanya.
Tapi ia mengingatkan agar pemerintah juga perlu membangun saluran air atau selokan. Dengan begitu, jalan yang sudah diaspal bisa lebih tahan lama.
Pekerjaan peningkatan jalan ini dilaksanakan CV Zufara Pelita dari Kabupaten Aceh Utara. Para pekerja terus mengejar penyelesaian di tengah tantangan musim hujan. Maimun, pekerja di lokasi, memperkirakan seluruh ruas dapat selesai dalam dua pekan ke depan.
“Kita perkirakan dua pekan ke depan seluruhnya sudah selesai. Peningkatan jalan dari kerikil menjadi aspal,” ujar Maimun.
Ketika hujan tidak turun, pekerjaan dilakukan dari pagi hingga malam untuk memanfaatkan waktu dan mempercepat pengaspalan menjelang akhir tahun. Apalagi kondisi cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah.
Menggunakan Anggaran TKD
Peningkatan jalan Paya Bili–Paloh Punti menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang masuk dalam APBD Perubahan 2026, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.308.800.000. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A Haris, menyampaikan sebagian besar dana TKD digunakan untuk pembangunan jalan, drainase, taman, dan kebutuhan pemulihan lainnya.
Mendagri yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemulihan di Sumatera butuh kolaborasi semua pihak. Dari pemerintah pusat hingga daerah. Termasuk soal penggunaan anggaran.
“Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat,” ujar Tito.
A Haris memperkirakan perubahan wajah Kota Lhokseumawe pascabanjir akan semakin terasa pada awal 2027, karena banyak proyek masih berjalan dan ditargetkan selesai pertengahan Desember 2026.
Haris juga optimistis serapan anggaran dapat mencapai 100 persen, sekaligus menyampaikan komitmen pemerintah menjadikan Lhokseumawe sebagai kota bebas banjir.
Pembangunan jalan ini menjadi bagian dari pemulihan pascabencana yang digariskan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028, melalui Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Renduk adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Disebutkan, pemulihan transportasi ditujukan untuk menjamin aksesibilitas dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dan pergerakan barang.
Kasatgas Tito Karnavian menegaskan, TKD seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan bencana dan mitigasi, termasuk memperbaiki jalan rawan longsor dan membersihkan sungai. Ia menyebut akan memeriksa daerah dengan realisasi anggaran rendah, dan akan memberikan teguran apabila dana digunakan di luar arahan penanganan bencana.
“Kalau digunakan untuk kepentingan lain di luar penanganan bencana, seharusnya tidak,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto juga menekankan pentingnya memastikan seluruh program pemulihan jalan selesai tepat waktu, dengan kualitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kementerian PU menangani 33 ruas jalan nasional dalam pemulihan pascabencana Sumatera, dua ruas telah selesai, sedangkan 31 ruas lainnya masih dikerjakan dengan progres rata‑rata 59,04 persen. (*)



