Banda Aceh (Waspada Aceh) – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh akan membentuk inkubator bisnis serta membentuk forum diskusi ekonomi.
Hal ini diungkapkan oleh Presidium KAHMI Aceh Syaifullah Muhammad dalam jumpa pers di Banda Aceh, Kamis (28/9/2023). Syaifullah yang juga akademisi di Universitas Syiah Kuala menyampaikan refleksi kritis terkait kondisi ekonomi Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan. Antara lain pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang tinggi.
Menurut akademisi Universitas Syiah Kuala jni, KAHMI Aceh memiliki sumber daya manusia dan gagasan yang berkualitas untuk pembangunan Aceh. Banyak tokoh KAHMI Aceh yang merupakan profesor dan ahli bidang ekonomi khususnya Aceh.
Ia juga mengharapkan agar pemerintah bisa bermitra dengan KAHMI Aceh dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan.
“Perencanaan dengan implementasi perlu sinkronisasi. Indikator yang ditreatment antara teori ekonomi dengan real sebenarnya tidak koneksi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah harus memiliki data yang akurat tentang orang miskin yang sekitar 800 ribu orang di Aceh. Dengan data tersebut, pemerintah bisa memastikan bahwa program-program kemiskinan bisa mengakses 800 ribu orang yang miskin tersebut.
“Tapi yang terjadi dia mengikuti mekanisme yang dibuat dari data statistik. Sehingga sering pemerintah menunggu kapan dilakukan sensus. Maka di situ lah intervensi. Maka cenderung pendekatan untuk mensiasati angka statistik,” katanya.
Syaifullah juga mengatakan bahwa KAHMI Aceh berencana membuat inkubator bisnis yang akan mencoba membantu anak muda supaya bisnisnya bisa berkembang. Inkubator bisnis ini akan diluncurkan setelah pelantikan KAHMI Aceh.
“Kami akan rekrut anak muda dan melakukan program pemberdayaan. Konsep kami tidak secara makro tapi harus ada action secara real,” tuturnya.
Selain itu, Syaifulah juga menyebutkan bahwa di kantor KAHMI Aceh ada forum reguler yang membahas isu-isu perekonomian dan isu kedaerahan yang bisa kontribusi kepada pemerintah.
Forum ini akan mengundang para pakar dari perguruan tinggi dan tokoh-tokoh lainnya untuk berbagi gagasan.
“Ini kontrol publik terhadap jalannya pemerintah. Kami harapkan angka kemiskinan menurun dan kesejahteraan Aceh meningkat,” jelasnya.
Presidium lainnya Prof Syamsul Rijal menambahkan bahwa KAHMI Aceh mendorong negara untuk mengantisipasi naiknya harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ia mengusulkan dua langkah, yaitu operasi pasar untuk jangka pendek dan pemetaan peningkatan produksi beras untuk jangka panjang.
“Aceh sejatinya harus surplus beras. Dinas harus punya data dan peta di mana lahan tidur yang dibuat sawah baru dan meningkatkan produksi lahan sawah yang ada dan meningkatkan produktivitas. Ada beberapa titik irigasi dalam masuk program proyek strategis nasional belum selesai. Kita harus dorong itu,” tuturnya. (*)
