Banda Aceh (Waspada Aceh) – PT Medco E & P Malaka (Medco E&P) diminta segera melakukan audit lingkungan terkait kebocoran gas yang terjadi di Aceh Timur. Kebocoran gas tersebut telah mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Subhan, Subkoordinator Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan/PPLH DLHK Aceh, dalam acara Evening Talk bertajuk “Teror Gas Perusahaan di Aceh Timur, Pemerintah Bisa Apa?” yang berlangsung di Sekretariat Forum Jurnalis Lingkungan Aceh, Ulee Kareng, Banda Aceh, Jumat (6/10/2023).
Subhan mengatakan, DLHK Aceh telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Medco, antara lain melakukan pemasangan peralatan secara kontinu, memantau kualitas udara dari gangguan kebauan secara real time, melakukan pengkajian dalam dokumen yang disahkan berupa parameter gangguan kebauan dan titik pemantauan, serta pemasangan papan informasi tanggap darurat.
Subhan mengatakan audit lingkungan, ini perlu untuk melihat apakah penduduk berada di zona aman dan melihat kesehatan dan keselamatan masyarakat di lapangan.
“Jangan cuma sosisalisasi tapi juga simulasi bagi masyarakat, misalnya ada alarm dihidupkan. Perlu ada sosial mapping. Kemudian bagaimana optimalisasi CSR, ini perlu disempurnakan lagi agar tepat sasaran,” tuturnya.
Sementara itu, Safrida Afriana, Penyuluh Lingkungan Hidup DLHK Aceh, juga mengatakan sejak awal pihak perusahaan sudah mensosialisasikan kegiatan tersebut di level kabupaten/kota. Juga termasuk pihak Puskesmas.
“Kami kumpulkan kronologisnya, sebenarnya pihak perusahaan pada tanggal 1-15 September 2023 sudah disosialisasikan. Namun, ternyata di hari berikutnya banyak masyarakat pun menjadi korban hingga mengungsi,” katanya.
Safrida menambahkan, pihaknya sudah menggelar pertemuan bersama pihak terkait. Hadir saat itu pihak BPMA, Asisten II, PT Medco, dan DLH Aceh Timur dalam membahas persoalan ini.
Salah satu warga yang terdampak kebocoran gas adalah Idris, warga Panton Rayeuk Aceh T mengatakan lokasi dari perusahaan ke rumah warga sekitar 2 km. Karena berselang waktu dengan cuaca yang tidak mendukung, seluruh warga sekitar mengungsi.
Idris mengatakan perusahaan telah memberi kompensasi kepada warga sebanyak Rp 2,5 juta. Menurut Idris, mayoritas warga di sana berkebun dan pihak perusahaan menganjurkan warga untuk tidak berkebun sementara.
“Makanya diberi kompensasi,” katanya.
Idris menambahkan, desa Bukit Mamplan yang diberi kompensasi adalah desa yang paling dekat dengan lokasi kebocoran pipa aliran gas tersebut. Ia mengaku sempat menyampaikan ke pihak humas kalau hanya diberikan kepada satu desa saja lebih baik tidak diberikan karena akan muncul konflik dan kecemburuan sosial.
“Akhirnya diberikan kompensasi seluruh masyarakat sekitar, tapi tidak sama. Kalau masyarakat selain itu Rp.80.000 dalam 1 hari,” ucapnya.
Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin menilai belum ada solusi konkret soal insiden tersebut, selain membayar kompensasi kepada warga. Untuk menyelesaikan persoalan ini menurutnya tidak cukup hanya sekadar himbauan, perlu ada langkah konkret untuk memastikan bahwa kejadian itu tidak terjadi lagi.
“Kejadian ini tidak hanya tahun ini, tapi berulang. Di Blang Nisam juga mendapatkan hal ini real time setiap hari. Ada dua sekolah di sana yang kemudian terhenti sekian hari. Ada pesantren yang harus memulangkan santrinya. Bagaimana kondisi psikologi mereka?” tuturnya.(*)
