Mataram (Waspada Aceh) – Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengingatkan seluruh elemen aparatur negara, mulai dari birokrat, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga jajaran Kejaksaan, agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh jabatan, pangkat, atribut, serta kehormatan yang disandang para penyelenggara negara merupakan amanah dan pemberian dari rakyat yang harus dijaga sepenuh hati.
Pesan mendalam ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian lima bendungan strategis nasional yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh penyelenggara negara untuk melakukan introspeksi diri guna terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Secara khusus, Presiden menyoroti jajaran aparat keamanan negara agar tidak pernah melupakan asal-usul amanah yang diemban. “Pejabat-pejabat militer dan polisi, mari kita introspeksi diri. Saudara semua adalah milik rakyat. Bintang yang ada di pundakmu itu berasal dari rakyat. Sepatu yang kau pakai, topi yang kau kenakan, semuanya berasal dari rakyat. Jangan pernah melupakan hal itu!” tegas Prabowo dengan nada yang penuh penekanan.
Pesan serupa pun disampaikan Presiden kepada jajaran kejaksaan yang hadir dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa tugas menegakkan hukum dan keadilan yang diemban para jaksa juga tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan masyarakat.
“Kejaksaan pun demikian. Apakah ada jaksa yang hadir di sini? Ya, saya lihat. Kalian pun memakai bintang, bukan? Ingatlah, kalian juga milik rakyat,” ujarnya.
Prabowo menambahkan, setiap kekuasaan yang dimiliki aparatur negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Sebaliknya, seluruh kemampuan dan wewenang yang dimiliki harus diarahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pernyataan ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus memperkuat sinergi antarlembaga negara sekaligus menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Presiden juga telah menegaskan bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk semua kalangan, baik orang kuat maupun orang kaya, dan setiap proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan lima bendungan strategis nasional secara serentak: Bendungan Meninting di Lombok Barat, Bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan air irigasi, air bersih, serta pengendalian banjir bagi jutaan masyarakat di wilayah masing-masing, sebagai wujud nyata pengabdian negara kepada rakyat. (*)
