Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mulai menyiapkan implementasi hasil riset pemanfaatan sedimen banjir menjadi batu bata dan bata ringan. Inovasi tersebut diharapkan mampu mengubah material lumpur pascabencana yang selama ini menjadi persoalan lingkungan menjadi produk bernilai ekonomi.
Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektor Riset Pemanfaatan Sedimen Banjir yang digelar Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh, Kamis (9/7/2026).
FGD tersebut mempertemukan pemerintah, peneliti, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mematangkan hasil riset agar dapat diterapkan di wilayah terdampak banjir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan kegiatan itu merupakan kolaborasi dengan Forum Zakat (FOZ), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat.
“FGD ini bertujuan mengonsolidasikan hasil penelitian, memperoleh masukan dari berbagai pihak, menentukan mekanisme implementasi di lapangan, serta menyusun langkah tindak lanjut,” kata Azanuddin.
Menurutnya, pemerintah berharap teknologi pemanfaatan lumpur menjadi bata ringan dapat segera diterapkan di daerah terdampak. Sebelum itu, masyarakat akan diberikan pelatihan agar mampu memproduksi bata dari material sedimen banjir.
“Kami berharap proses ini segera diimplementasikan. Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan sehingga hasil penelitian ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Riset tersebut berangkat dari banjir besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 dan meninggalkan endapan lumpur dalam jumlah besar di permukiman, lahan pertanian, hingga badan sungai.
Hasil observasi di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan ketebalan sedimen di sejumlah lokasi mencapai 1 hingga 2,5 meter. Sementara itu, proses normalisasi Sungai Krueng Meureudu telah mengeruk sekitar 124.324 meter kubik sedimen, meski volume material yang tersisa diperkirakan masih jauh lebih besar.
Sedimentasi juga berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 27.065 hektare sawah di Aceh dilaporkan terdampak banjir dan belum dapat ditanami karena tertutup lumpur.
Tim peneliti telah melakukan pengambilan sampel di 10 titik di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang, dilanjutkan dengan pengujian laboratorium dan asesmen sosial kepada masyarakat.
Hasil awal penelitian menunjukkan karakteristik sedimen berbeda di setiap lokasi sehingga tidak seluruhnya cocok dijadikan bahan baku bata. Selain itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program juga bervariasi.
Berdasarkan hasil kajian sementara, Desa Meunasah Mancang dan Desa Dayah Usen di Kabupaten Pidie Jaya menjadi lokasi prioritas untuk tahap implementasi karena memiliki karakteristik material yang sesuai serta dukungan masyarakat yang cukup kuat.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari FOZ dan USK, serta melibatkan BPBA, Bappeda Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang, serta sejumlah instansi terkait.
Pemerintah Aceh berharap hasil riset ini dapat menjadi solusi penanganan sedimen pascabencana sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat melalui produksi bahan bangunan berbasis teknologi tepat guna. (*)
