Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan, untuk mewujudkan visi pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, Pemerintah Aceh sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Plt Gubernur menyampaikan hal itu dalam sambutannya usai mengambil sumpah dan melantik Kepala BPKP Perwakilan Aceh. Acara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) itu, di pusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jumat (14/2/2020).
“Saya optimis, Kepala BPKP Aceh yang baru dapat mendukung terwujudnya harapan ini. Karena itu, kerjasama BPKP dengan seluruh pemerintahan di Aceh hendaknya dapat ditingkatkan sesuai kewenangan masing-masing, agar visi pemerintahan yang adil, bersih dan melayani dapat kita wujudkan di bumi Serambi Mekah ini,” ujar Nova.
“Atas nama seluruh jajaran pemerintahan di Aceh, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Indra Khaira Jaya selaku Kepala BPKP Aceh yang baru. Dan kepada Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala BPKP Aceh periode sebelumnya, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya yang telah diberikan selama ini,” lanjut Nova.
Sebelum dilantik sebagai Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, menjabat sebagai Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Nova meyakini, sebagai putra asli Aceh, kehadiran Indra Khaira Jaya sebagai Kepala BPKP Aceh akan membuat kinerja BPKP Aceh lebih baik lagi.
Sementara itu, terkait pergantian pimpinan di tubuh BPKP, Nova menyatakan, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah sebagai bagian dari tour of duty, penyegaran, regenerasi, sebagai bentuk peningkatan pengalaman.
“Apapun latar belakang pergantian ini, tujuan utamanya pastilah untuk mendorong agar terciptanya suasana yang kondusif sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan lebih meningkat,” imbuh Nova.
Berkaitan dengan kinerja, Plt Gubernur mengaku bangga, karena BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran kinerja tersebut, yaitu pembinaan yang dilakukan BPKP Aceh telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan. Antara lain, banyaknya Pemda yang mendapat predikat WTP. Bahkan untuk Pemerintah Aceh, predikat itu telah diraih empat tahun berturut-turut.
Selain itu, BPKP sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di daerah ini. Penggunaan aplikasi SIMDA ini juga telah terkoneksi dengan Core Banking System PT. Bank Aceh Syariah. Dengan demikian sistem pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota semakin transparan, akuntabel dan auditable.
BPKP juga berperan, kata Nova, mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0. Saat ini, sebesar 99,40 persen atau sebanyak 6.461 desa atau gampong di Aceh sudah menerapkan aplikasi Siskeudes.
“Alhamdulillah, lebih dari 99 persen desa di Aceh telah menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan Anggaran Gampong. Di samping gebrakan yang saya sebutkan tadi, tentu masih ada program yang telah dijalankan BPKP di Aceh,” sambung Nova.
Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Ada tiga kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIB, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Barat.
Selain itu, Kabupaten Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tengah dan Gayo Lues mendapatkan penghargaan Level 3 Maturitas SPIP. Sementara itu, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih Penghargaan Kapabilitas APIP. ***
