Jakarta (Waspada Aceh) – Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menerima penghargaan dengan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia. Banda Aceh terbaik di Wilayah Sumatera mengalahkan Pemko Medan yang berada di peringkat ketujuh.
Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI ini, berdasarkan periode observasi Agustus-November 2022 pada tujuh unit layanan di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Piagam penghargaan diserahkan oleh anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng kepada Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh Faisal, yang mewakili Pj Wali Kota Bakri Siddiq pada acara penganugerahan di Hotel Bidara, Jakarta, Kamis, (22/12/2022).
Kata Faisal, ada tujuh unit layanan publik yang dinilai oleh ombudsman tahun ini, yakni Puskesmas Kuta Alam, Puskesmas Kopelma Darussalam, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Dinas Kesehatan.
“Hasilnya, secara total Pemko Banda Aceh meraih nilai akhir 90,52 dan berada dalam zona hijau pelayanan publik di Indonesia. Kita juga termasuk dalam kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi. Alhamdulillah, Banda Aceh peringkat satu Sumatra,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam melakukan penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik tersebut, Ombudsman RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pak Pj Wali Kota Bakri Siddiq terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengucap syukur atas torehan bergengsi di bidang pelayanan publik tersebut. “Syukur alhamdulillah, ini wujud kerja keras seluruh jajaran Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Instruksi yang diberikannya juga mampu diterjemahkan dengan baik oleh segenap OPD, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Apresiasi dan terima kasih saya kepada segenap jajaran. Pertahankan dan terus tingkatkan kualitas pelayanan publik kita,” katanya.
Menurutnya, Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik 2022 dari Ombudsman RI juga merepresentasikan hasil positif evaluasi kinerja triwulan pertama terhadap dirinya oleh Kemendagri.
“Arahan Bapak Mendagri memang soal pelayanan publik ini harus menjadi prioritas,” tegasnya. (*)
