Pemerintah memulihkan sawah petani melalui normalisasi saluran irigasi tersier sepanjang 6.250 meter, pembangunan saluran baru sepanjang 800 meter, penyediaan delapan unit pompa celup ukuran 8 inci, serta pemasangan 14 tiang beton dan jaringan listrik pendukungnya.
Aceh Utara (Waspada Aceh) – Tujuh bulan setelah banjir bandang merendam dan menimbun persawahan milik petani Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, kini tumpukan karung gabah hasil panen menghiasi tepi jalan desa. Pada Kamis (22/10/2026), menjadi hari yang tak terlupakan: 85 hektare dari 105 hektare lahan pertanian yang sempat mati suri kembali memberikan hasil dalam panen perdana pascabencana.
“Alhamdulillah, hari ini sudah kita panen perdana,” ujar Zulfikri Idris, Keuchik Ulee Madon, dengan pancaran wajah gembira.
Zulfikri menceritakan, banjir yang terjadi pada akhir November 2025, telah meninggalkan endapan lumpur rata-rata setebal 60 sentimeter. Selain menutup petak sawah, material tersebut mengubah kondisi saluran sehingga air tidak dapat menjangkau sebagian lahan sawah petani.
“Selama sekitar enam bulan, petani tak bisa menancapkan cangkul ke tanah mereka. Sawah masih ada, namun tak bisa diolah,” lanjut Zulfikri.
Pemerintah hadir saat para petani mengalami kesulitan. Termasuk ketika sawah petani di Ulee Madon tertimbun lumpur. Pemerintah memulihkan sawah melalui normalisasi saluran irigasi tersier sepanjang 6.250 meter, pembangunan saluran baru sepanjang 800 meter, penyediaan delapan unit pompa celup ukuran 8 inci, serta pemasangan 14 tiang beton dan jaringan listrik pendukungnya.
Nilai keseluruhan bantuan dari Kementerian Pertanian ini mencapai Rp1.147.500.000. Petani juga menerima bantuan pengolahan lahan sebesar Rp900.000 per hektare untuk 75 hektare sawah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan yang dilakukan bukan saja tentang pengungsi. Tapi juga infrastruktur lainnya yang terdampak.
“Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan,” jelas Tito.
Tito Karnavian menempatkan pemulihan sawah dan irigasi sebagai kebutuhan mendesak untuk mengembalikan penghidupan masyarakat.
“Yang paling urgent itu sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak,” ujarnya dalam rapat koordinasi Satgas PRR di Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Tito juga menekankan, kegiatan pemulihan tidak boleh dikurangi meski beberapa penyerapan anggaran perlu dialihkan ke tahun 2027, mengingat bencana susulan yang terus terjadi di sejumlah titik.
“Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga,” pesan Tito.
M.Nur (56), petani yang menggarap satu hektare lahan, mengaku sebelum adanya perbaikan sawah, selama beberapa bulan ia harus menelan pil pahit: memiliki sawah namun tetap membeli beras untuk keluarganya. Tapi sekarang kondisi sawah sudah normal kembali.
“Kita sebagai masyarakat sudah kembali menggarap seperti semula karena irigasi sudah ada,” ucapnya.
Sementara Azmi Syafruddin (51), yang mengelola setengah hektare, menambahkan: “Waktu pertama kali habis banjir kemarin, kami tidak bisa ke sawah karena banyak lumpur.” Kini ia dan para petani lainnya merasa gembira setelah pemerintah melalui dinas terkait yang dikoordinasikan Satgas PRR telah memulihkan kembali sawah mereka.
Azmi menyebutkan, bantuan pembersihan saluran irigasi memungkinkan petani kembali menanam. Menurut dia, pengairan ke lahannya kini sudah normal. Sawah yang digarap biasanya bisa menghasilkan sedikitnya tiga ton gabah dalam sekali panen.
Dukungan infrastruktur pertanian di Aceh direncanakan melalui pembangunan atau revitalisasi 423,21 kilometer jaringan irigasi dengan kebutuhan anggaran Rp846,42 miliar. Selain itu, terdapat rencana pembangunan atau revitalisasi jalan pertanian sepanjang 412,78 kilometer senilai Rp1.444,73 miliar. Keduanya tercantum dalam rencana aksi infrastruktur ekonomi.
Perkembangan pelaksanaannya tercatat dalam Laporan Harian Satgas PRR bertanggal 22 Oktober 2026, yang menggunakan data Kementerian Pertanian. Laporan tersebut mencatat 57.171 hektare sawah terdampak di 19 kabupaten/kota di Aceh. Kerusakannya terdiri atas 27.483 hektare kategori ringan, 13.405 hektare kategori sedang, dan 16.283 hektare kategori berat. Dari target penanganan 31.464 hektare, sebanyak 21.412 hektare atau 68 persen telah selesai dikonstruksi, sementara 28.706 hektare masih dalam proses pengerjaan.
Di tingkat Kabupaten Aceh Utara, Kepala Dinas Pertanian Mirza Gunawan melaporkan: 5.222 hektare rusak ringan sedang dioptimalkan pada tahap pertama, 1.894 hektare tahap kedua dalam tahap survei dan desain, 1.093 hektare rusak sedang telah tuntas direhabilitasi, dan 3.500 hektare masih dalam penyusunan desain. Tersisa 647 hektare lahan rusak berat yang belum dapat ditanami kembali.
Pemulihan Sawah dan Irigasi Mendesak
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Sumatera menempatkan pemulihan sawah dan jaringan pengairan sebagai bagian dari pemulihan mata pencaharian masyarakat Aceh. Dalam ikhtisar rencana aksi sektor ekonomi, rehabilitasi diarahkan pada 27.483 hektare sawah rusak ringan dan 13.425 hektare sawah rusak sedang, atau keseluruhan 40.908 hektare. Angka tersebut merupakan rencana penanganan, bukan luas pekerjaan yang telah selesai.
Dari sisi pendanaan daerah, dokumen realisasi TKD Tambahan (alokasi dana pemerintah pusat yang disalurkan ke APBD untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana) per 16 Oktober 2026 mencatat total TKD Tambahan untuk Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.652.080.314.000. Seluruh nilai tersebut tercatat telah diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD. Sementara itu, rekap gabungan TKD dan bantuan keuangan mencantumkan anggaran serta penerimaan sebesar Rp1.961.434.768.200.
Kegembiraan panen perdana para petani belum menutup sepenuhnya daftar kebutuhan warga. Sebagian lahan di Ulee Madon masih tertimbun lumpur dan memerlukan pengangkatan menggunakan alat berat atau peninggian saluran irigasi. Saluran pembuang menuju Kuala Bungkah juga perlu dinormalisasi agar air tidak tergenang berminggu-minggu. Petani juga mengusulkan penambahan traktor roda empat dan mesin pemanen kombinasi, mengingat masa panen yang berbarengan membuat penyewaan mesin dari luar desa menjadi sulit.
Meski belum sempurna, sekarang petani di Ulee Madon telah kembali memiliki harapan: saat gabah dituang ke karung dan dipikul pulang, petani tahu bahwa tanah mereka masih setia memberikan gabah untuk kebutuhan pangan mereka. (*)
