Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan, kebijakan tersebut tidak mengubah nilai perjuangan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi program.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan pemerintah daerah mengikuti dinamika pandangan publik terkait penyesuaian program JKA.
“JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, melainkan bagian dari perjalanan sejarah dan ikhtiar keadilan sosial masyarakat Aceh pascaperdamaian,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, Senin (20/4/2025).
Nurlis menyebutkan, terdapat enam poin utama yang disampaikan gubernur kepada publik terkait kebijakan tersebut.
Pertama, Pemerintah Aceh menegaskan tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial disebut tidak berubah dan tetap menjadi landasan kebijakan.
Kedua, penyesuaian JKA disebut sebagai langkah adaptif, bukan penghapusan program. Kebijakan ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional, menghindari tumpang tindih pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Ini merupakan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Mualem.
Ketiga, pemerintah memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam akses layanan kesehatan, baik melalui skema nasional maupun dukungan daerah.
Keempat, Pemerintah Aceh akan melakukan evaluasi dan validasi data kesejahteraan secara terbuka dan partisipatif. Langkah ini dilakukan menyusul adanya dinamika terkait akurasi data di lapangan.
Kelima, pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran, termasuk dalam setiap penyesuaian dan realokasi yang dilakukan.
Keenam, pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, legislatif, dan masyarakat sipil, guna memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas.
Mualem juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan solusi yang bijak dalam menyikapi dinamika kebijakan tersebut. (*)
