Banda Aceh (Waspada Aceh) – Delapan bulan pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh, pemulihan akses jalan dan jembatan belum sepenuhnya tuntas. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat masih 277 paket jembatan daerah yang belum kembali berfungsi hingga 20 Juli 2026.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan sejumlah akses darat masih membutuhkan penanganan serius, terutama jalur Lokop yang menghubungkan Aceh Timur dengan Gayo Lues serta jalur Linge di Aceh Tengah. Di beberapa lokasi, jembatan darurat yang sebelumnya dibangun juga kembali rusak akibat banjir susulan.
“Masih ada beberapa lokasi yang memerlukan penanganan serius, seperti jalur Lokop dan Linge. Hingga saat ini hampir 172 jembatan telah selesai dibangun, sementara belasan jembatan lainnya masih dalam proses pengerjaan. Kami juga mengusulkan tambahan sekitar 111 jembatan untuk memperkuat konektivitas wilayah terdampak,” kata Safrizal dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (24/7/2026).
Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh 23 paket jembatan nasional di Aceh telah kembali berfungsi atau mencapai 100 persen. Namun, untuk jembatan daerah, progres pemulihan baru mencapai 54 persen. Dari 655 paket jembatan daerah yang terdampak, baru 378 paket yang telah fungsional, sementara 277 paket lainnya masih dalam tahap rehabilitasi.
Selain mempercepat pemulihan jembatan daerah, pemerintah juga terus membangun infrastruktur penghubung lainnya.Hingga kini hampir 172 jembatan telah selesai dibangun, belasan jembatan masih dalam pengerjaan, serta 63 jembatan gantung perintis tengah dibangun melalui program nasional. Pemerintah juga mengusulkan pembangunan tambahan sekitar 111 jembatan untuk memperkuat konektivitas di wilayah terdampak.
Menanggapi polemik pembangunan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah yang belakangan viral karena dibangun secara swadaya oleh masyarakat, Safrizal menjelaskan pemerintah telah mengevaluasi kondisi jembatan tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Hasil evaluasi memutuskan akses di Jembatan Enang-Enang dibuka secara terbatas. Kementerian PU akan memperkuat fondasi jembatan, sementara kendaraan ringan diperbolehkan melintas. Adapun kendaraan bertonase besar masih dilarang menggunakan jembatan tersebut karena pertimbangan keselamatan.
“Masyarakat sebenarnya tidak membangun jembatannya, tetapi membuka kembali akses menuju jembatan agar bisa digunakan. Struktur jembatan masih dalam kondisi miring karena fondasinya runtuh. Karena itu, kami putuskan dibuka terbatas sambil dilakukan penguatan fondasi,” kata Safrizal.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan jalur alternatif melalui Wih Porak. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan menangani pembebasan lahan, sedangkan pembangunan jalan dan jembatan pada jalur tersebut dilakukan Kementerian PU. Setelah jembatan baru selesai dibangun, Jembatan Enang-Enang yang lama akan dipertahankan sebagai situs sejarah bencana. (*)
