Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Amri, menyebutkan, dalam melihat pembangunan ekonomi di Aceh cukup dengan melihat angka kemiskinannya saja.
“Kinerja ekonomi makro daerah Aceh misalnya, cukup melihat tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan ekonomi di 23 kabupaten/kota serta pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Amri dalam diskusi di Banda Aceh, Jumat (17/12/2021).
Dalam kesempatan itu dia menyebutkan kinerja ekonomi makro daerah juga bisa dilihat dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan kinerja pengelolaan keuangan serta pembangunan berdasarkan satuan perangkat kerja Aceh (SKPA).
Dia menuturkan, kinerja ekonomi makro bisa dilihat dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Publikasi Bank Indonesia atau data Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Bappenas Republik Indonesia. Karena data yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut adalah data resmi.
Akademisi bergelar doktor ini mengatakan, berdasarkan data BPS 2019 dan 2020, Aceh merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera serta urutan ke-6 termiskin di Indonesia.
Kata Amri, ada kesalahan dengan kinerja pengelolaan APBA tahun 2020 yang ditandai dengan penolakan LKPJ Gubernur Aceh oleh DPRA. Banggar DPRA menilai pengelolaan keuangan Aceh ketika itu ditandai dengan SILPA Aceh mencapai Rp3,96 triliun.
Amri menyebutkan, Aceh memiliki hasil sumber daya alam (SDA) yang cukup kaya, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan UMKM. Namum Aceh tidak memiliki suply chain dan cold storage untuk keperluan perikanan, sehingga harus dijual ke Sumatera Utara.
Dengan kondisi itu, kata Amri, tidak terjadi multiflier effects (efek ganda) bagi masyarakat di Provinsi Aceh. Belum lagi permasalahan lain seperti investor tidak mau berinvestasi di Aceh dan permasalahan lainnya.
“Kosekuensi semua ini menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran tinggi, pemerataan ekonomi tidak terjadi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat tidak terwujud di bumi Serambi Mekah,” ujarnya.
Untu itu, lanjut Amri, Pemerintah Aceh perlu mengedepankan mindset ekonomi dengan menjadikan Aceh sebagai pusat perekonomian. Kemudian SDA yang ada, tidak hanya dijual di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan diekspor untuk menambah nilai jual.
Dia juga mengatakan, kedepan Aceh harus menciptakan generasi muda yang kreatif demi menghidupkan pelabuhan ekspor yang ada di pesisir Aceh.
“Karena itu harus ada strategi pembangunan yang dapat membangkitkan taraf ekonomi masyarakat Aceh. Ayo bangun nusantara dari pintu barat Indonesia, Aceh sejahtera, Indonesia maju,” tutupnya. (Kia Rukiah)
