Tapaktuan (Waspada Aceh) – Memutasi dan merotasi 307 pejabat eselon II, Kamis (8/8/2019), Bupati Aceh Selatan dituding masih menaruh dendam politik pasca Pilkada 2018 lalu.
“Kita kecewa Bupati mengosongkan 13 pejabat struktural, ini jelas ada motif balas dendam politik pasca pilkada tahun lalu,” kata Suprijal Yusuf tokoh Barsela, Jumat (9/8/2019) kepada waspadaaceh.com.
Seharusnya, sambung Suprijal Yusuf yang juga Wakil Ketua DPD 1 Golkar Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak membangun dendam politik kepada penjabat yang mungkin tidak mendukung pasangan Azam pada pilkada lalu.
“Karena dengan memelihara dendam ini membuat rugi daerah. Bapak Bupati juga seorang Pamong, pasti dia tahu tentang kepegawaian. Tapi Bupati tega mengosongkan 13 pejabat itu tanpa menempatkan orang lain,” katanya.
Berita Terkait: Bupati Aceh Selatan Kembali Mutasi Penjabat Eselon II, III dan IV
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan seharusnya membiarkan 13 pejabat bertugas sampai ada penggantian, sehingga tidak membuat roda pemerintahan terganggu.
“Sikap ini jelas membuat roda pemerintahan terganggu walaupun Bupati menempatkan Plt. Karena Plt itu tidak bisa mengambil keputusan strategis menyangkut perubahan hukum dan anggaran,” ujarnya.
Sangat disayangkan, kata dia, seorang Bupati yang paham betul tentang kepegawaian memperlakukan tindakan yang memperlihatkan adanya dendam yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan seorang pemimpin.
“Tidak boleh dendam, tapi harus mengayomi semua orang. Karena penjabat yang ada di lingkungan pemerintah adalah staf bupati. Bupati adalah seorang bapak dari mereka-mereka itu,” tegasnya.
Para pejabat struktural yang dimutasikan oleh Bupati pasti sangat kecewa, ujarnya. Jangan dendam politik dibangun berkepanjangan, yang akan membuat efek yang tidak enak kedepan dan memunculkan dendam baru, lanjut Suprijal Yusuf.
“Kita harap kepada 13 pejabat yang dicopot jabatannya harus berlapang dada dan tidak membangun dendam baru meskipun terasa kecewa. Juga kita harapkan pak Bupati untuk mengayomi pejabat dan warga Aceh Selatan. Keputusan yang keliru ini kedepan tidak terulang kembali,” tandasnya.
Sementara Sekda Nasjuddin, saat dikonfirmasi waspadaaceh.com tidak memberikan ketarangan terkait adanya dugaan indikasi politik, terkait mutasi 13 pejabat eselon II.
“Bapak no koment terkait itu. Untuk 13 dinas yang masih kosong nanti akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt),” katanya. (Faisal)
