Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Muslim Ayub, menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini penuh persoalan dan perlu evaluasi menyeluruh. Dalam pengamatannya di lapangan, Muslim menemukan banyak persoalan mulai dari transportasi hingga kondisi fasilitas yang memprihatinkan.
“Pelaksanaannya tidak baik, bahkan lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Masalah transportasi dan tenda semuanya bermasalah,” ujar Muslim Ayub kepada Waspada Aceh, Selasa (10/6/2025).
Politisi Partai NasDem dari Aceh Tenggara juga mengatakan
salah satu sumber masalah, menurutnya, adalah sistem syarikah, yakni badan penyedia layanan yang diharapkan menghindari monopoli. Namun justru sistem ini dinilai tidak berjalan efektif.
“Syarikah itu ditugaskan untuk menanggung seluruh penginapan dan fasilitas di Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Untuk Aceh misalnya, syarikah Al Rifadah yang bertanggung jawab, tapi pelayanannya kacau,” tegasnya.
Muslim menggambarkan kondisi tenda di Mina dan Arafah, ia menyebut jamaah laki-laki dan perempuan harus bercampur, tidur tanpa bantal, bahkan berdesakan hingga kepala tertindih kaki orang lain.
Tak hanya itu, sistem transportasi juga disebut amburadul. Ia mencontohkan peristiwa saat jamaah asal Aceh terlantar karena kendaraan tak kunjung datang.
“Jamaah berangkat jam 9 pagi, tapi mobil datang sangat sedikit, hanya 2-3 unit dari seharusnya 8. Akibatnya, mobil harus bolak-balik. Sampai di Arafah, tenda sudah ditempati jamaah lain. Dari Arafah ke Mina, lebih parah lagi,” ungkapnya.
Evaluasi Total dan Desakan Revisi UU Haji
Melihat carut-marut penyelenggaraan tahun ini, Muslim mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 8 Tahun 2019 dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPR guna mengungkap akar
permasalahan haji.
“Kita butuh Pansus agar bisa membongkar secara menyeluruh di mana letak kebobrokan sistem haji kita,” katanya.
Muslim juga menyarankan agar pelaksanaan haji pada 2026 dilakukan oleh Badan Pengelola Haji yang dibentuk langsung oleh presiden. Ia menyebut sistem yang ada saat ini tidak lagi relevan dan terbukti tidak efektif.
Ia turut mengkritisi lamanya durasi pelaksanaan haji yang mencapai 41 hari. Menurutnya, waktu tersebut terlalu panjang dan membebani jemaah
“Tidak perlu sampai 41 hari. Idealnya cukup 25 sampai 30 hari saja, agar jamaah tidak kelelahan,” katanya.
Selain itu, kualitas katering dan layanan antar syarikah juga dianggap tidak konsisten. Dari delapan syarikah yang bertugas, ada yang memberikan layanan baik, namun banyak pula yang mengecewakan.
“Kementerian Agama perlu mengevaluasi ulang sistem tender dan penunjukan penyedia layanan,” tegasnya.
Kondisi Terkini: Aman Tapi Masih Ada Keluhan
Meski banyak masalah, Muslim menyebut bahwa pelaksanaan rukun haji utama seperti tawaf ifadah sudah selesai dan para jemaah kini kembali ke hotel dengan aman. Namun, keluhan terhadap konsumsi masih terus terdengar.
“Ada yang makannya layak, ada yang tidak. Harus ada perbaikan menyeluruh ke depan,” jelasnya.
Muslim juga mengonfirmasi bahwa sekitar 150 jemaah asal Aceh yang sempat terlantar kini sudah mendapatkan penanganan.
Namun kejadian itu, katanya, menjadi pelajaran penting bahwa sistem haji Indonesia butuh reformasi serius. (*)
