Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, Muhammad Yusran Hadi, mengecam dan menyanyangkan adanya konser penggalangan dana untuk korban COVID-19 yang digelar di Jakarta, Minggu (17/5/2020).
“Konser ini telah menyinggung perasaan umat Islam dan rakyat Indonesia, karena diadakan pada saat pandemi COVID-19. Terlebih lagi pada bulan Ramadhan. Bahkan acara ini terkesan pencitraan pemerintah Jokowi,” ungkap Ustadz Muhammad Yusran Hadi kepada Waspada, Kamis (21/5/2020).
Kata dia, konser ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Saat ini, rakyat sangat menderita akibat pandemi. Ekonomi mereka hancur dan sangat susah. Mereka sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seharusnya, biaya untuk konser ini bisa diberikan kepada rakyat yang sedang menderita dan mengalami kesulitan hidup.
Menurutnya, konser ini tidak patut dilakukan oleh pemerintah, terlebih lagi pada saat pandemi ini, karena hanya menghamburkan uang negara dan pemborosan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap persoalan rakyat, bahkan menyakiti perasaan rakyat.
Tidak hanya itu, pemerintah terkesan tidak mampu mensejahterakan rakyat. Pemerintah hanya mampu menjadi CEO penyelenggara konser dan mensejahterakan orang-orang tertentu.
MIUMI Aceh menilai konser ini bertentangan dengan syariat Islam. Tentu saja ini maksiat. Islam memerintahkan umatnya mengisi bulan Ramadhan dengan memperbanyak ibadah. Begitu pula melarang segala maksiat dan hal-hal yang melalaikan ibadah. Konser ini acara hura-hura, lagu, musik, joget, dan melalaikan ibadah, ungkap anggota Ikatan Ulama & Da’i Asia Tenggara itu.
Selain itu, sebut ustadz Yusran Hadi, tidak hanya itu, konser ini telah melecehkan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadhan. Bagi umat Islam, Ramadhan itu bulan yang mulia dan agung, bulan Ramadhan juga bulan ibadah. Sepatutnya pemerintah menghargai dan menghormati bulan Ramadhan. Tindakan pemerintah mengadakan konser ini telah bertentangan dengan toleransi beragama. Ini tindakan intoleran dan radikalisme.
“Tidak pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia adanya konser yang resmi digelar oleh pemerintah pada bulan Ramadhan. Anehnya, hanya pada rezim ini konser resmi digelar oleh negara dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Tentu ini menimbulkan pertanyaan. Ada apa sebenarnya?,” ungkap Ketua Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Provinsi Aceh.
Kita ketahui, lanjut ustadz Yusran Hadi, tidak ada satupun negara-negara di dunia yang menggelar konser amal pada saat pandemi. Anehnya, hanya Indonesia satu-satunya negara yang menggelar konser ini. Menjadi pertanyaan, siapakah yang menikmati hasil pengumpulan dana konser ini? Sudah pasti hanya orang-orang tertentu, bukan seluruh rakyat. Ini tidak adil. Padahal konser ini dibiayai oleh pemerintah pakai uang rakyat.
Kecuali itu, konser ini bertentangan dengan aturan PSBB dan physical distancing yang dibuat oleh pemerintah yang melarang perkumpulan orang pada saat pandemi. Terlebih lagi mengabaikan aturan protokol COVID-19 dengan tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak.
Berarti pemerintah tidak berkomitmen terhadap aturan dan tidak memberikan contoh yang baik. Anehnya, masjid-masjid ditutup untuk menghindari perkumpulan orang, namun konser ini diadakan.
Untuk itu, MIUMI Aceh meminta kepada pemerintah untuk membubarkan BPIP. BPIP hanya mampu menjadi event organizer konser, tidak layak menjadi lembaga negara. Habis uang negara untuk membiayai gaji orang-orang di BPIP dari puluhan juta sampai seratus juta lebih.
Gaji gede, tapi kerja tidak jelas dan tidak ada manfaat, bahkan selalu buat masalah. Sebelum ini, BPIP telah membuat kegaduhan bangsa dengan pernyataan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, demikian ungkap Doktor Fiqh & Ushul Fiqh di International Islamic University Malaysia (IIUM). (T.Mansursyah)
