Medan — Penasihat Senior Komisaris Utama PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Emmy Hafild memastikan pelaksanaan proyek PLTA Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tetap berlanjut karena semua dipastikan sesuai ketentuan, dan tidak mengganggu keberadaan Orangutan Tapanuli sebagaimana dihembuskan sejumlah LSM asing.
“Proyek akan berjalan sesuai rencana. Walaupun saat ini ada gangguan kerja karena pekerja dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) belum bisa datang lagi ke Sumut pasca libur Imlek sebagai dampak virus Corona yang mewabah di RRT,” ujar mantan aktivis lingkungan ini di Medan, Rabu (20/2/2020).
Didampingi Direktur Konservasi PanEco, Ian Singleton, Emmy menyebutkan, proyek PLTA 510 MW yang berwawasan lingkungan dan merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) itu hanya akan dihentikan kalau pemerintah yang menyuruh.
“PLTA itu proyek pemerintah untuk menambah pasokan energi dan sekaligus sebagai wujud nyata untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” tegasnya lagi kepada wartawan.
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41 persen pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009, jika mendapat bantuan internasional.
Pembangkit listrik dari sumber air adalah yang paling pas untuk menekan emisi GRK di Indonesia.
Mengenai isu penolakan terhadap PLTA Batangtoru, Emmy mengakui, ada yang murni untuk kepentingan lingkungan tapi ada pula yang tidak murni.
Emmy menegaskan, harusnya investasi PLTA di Batangtoru itu disyukuri karena untuk menambah kebutuhan energi, khususnya Sumut, yang juga masih tergantung dari pembangkit bertenaga diesel.
Untuk diketahui, PanEco dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) menggelar workshop untuk mendiskusikan pengembangan metode mitigasi pembangunan infrastruktur serta program manajemen konservasi bersama untuk Orangutan Tapanuli dan habitatnya di ekosistem Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kerjasama itu sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target energi terbarukan nasional sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. (sulaiman achmad)
