Banda Aceh (Waspada Aceh) – Hambatan perempuan untuk berpolitik praktis masih besar. Akibatnya keterwakilan perempuan rendah.
Hal itu disampaikan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Ismaniar AB Mizan, pada kegiatan KPPI Aceh Gathering di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh, Selasa (29/11/2022).
“Tahun 2024 tinggal hitung hari, sebagai peserta pemilu. Mengingat semangat perempuan sudah mulai kendor, saatnya kita suarakan kembali ekosistem Pemilu 2024 yang adil dan kondusif bagi perempuan politik,” kata Ismaniar.
Menghadapi tahun politik 2024, perempuan dituntut untuk mempersiapkan diri. Tantangan yang dihadapi semakin beragam baik secara kualitas ataupun kuantitas, terutama terkait praktik money politik dan kampanye hitam/hoax yang sangat merugikan posisi perempuan politik.
Peran perempuan dalam dunia politik sangat penting sebab banyak isu perempuan dan anak yang harus diperjuangkan, seperti perlindungan perempuan dan anak serta alokasi anggaran yang memihak perempuan.
Kegiatan yang mengusung tema memperkuat Kontribusi Perempuan Politik dalam Pembangunan Aceh turut menghadirkan 75 orang yang merupakan perwakilan dari unsur pemerintahan, KIP, Bawaslu, Pimpinan Partai Politik, media, LSM, serta perempuan politik yang merupakan pengurus dan anggota KPPI Aceh.
Pada sesi pertama kegiatan yang digelar KPPA bersama Flower Aceh dan Women’s Demoracy Network juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Nevi Ariyani, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Yuniar, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman, Ketua KIP Syamsul Bahri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Nevi Ariyani mengatakan pemerintah sudah memberikan ruang untuk partisipasi, menurutnya saat ini keterwakilan perempuan legislative di Aceh masih mencapai 14%. Dari seluruh Aceh hanya Kabupaten Aceh Tamiang yang melebihi dari kuota 30%.
“Artinya partisipasi perempuan masih sangat rendah, tidak hanya diparlemen, tapi juga birokrasi dari 56 SKPA, hanya 4 orang perempuan, Ini perlu didorong bersama, agar partisipasi perempuan lebih banyak, apalagi di parlemen agar kebutuhan perempuan bisa diakomodir,” kata Nevi.
Usai diskusi, puluhan peserta turut menandatangani komitmen multipihak dalam memperkuat kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dalam pembangunan Aceh. (*)
