Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua partai politik lokal (Parlok) dan partai nasional (Parnas) yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II, sepakat memutuskan, bahwa untuk pembentukan satu fraksi di DPR Aceh periode 2019-2024, minimal harus ada enam kursi.
Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan KAB Jilid II, yang dipimpin Ketua DPA Partai Aceh (PA), H.Muzakir Manaf (Mualem), Minggu malam (29/9/2019), di Banda Aceh.
“Setelah dengan cermat memperhatikan dan menimbang dari berbagai hal, para pimpinan partai politik yang tergabung dalam KAB II, secara aklamasi sepakat bahwa pembentukan satu fraksi di DPR Aceh, minimal enam kursi,” jelas Juru Bicara DPA Partai Aceh (PA), H.Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh didampinggi penghubung KAB II, DPA Partai Aceh (PA), Azhari Cage, yang juga ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, pertemuan dengan penuh kekeluargaan tersebut, juga membahas beberapa arah kebijakan di parlemen Aceh (DPRA) nantinya. Misalnya masalah legislasi, anggaran, pengawasan serta alat kelengkapan dewan lainnya.
“Di depan Mualem serta pimpinan parpol KAB Jilid II, Ketua DPR Aceh sementara dan defenitif, H.Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh, mengajak semua pimpinan parpol KAB Jilid II untuk bersinergi serta berbagi peran, tugas dan fungsi. Sesuai dengan tupoksi yang ada,” jelas Jubir PA, Muhammad Saleh.
Menurut Dahlan, sinergitas dan memaksimalkan intensitas komunikasi, relasi dan konsolidasi antar anggota KAB Jilid II dalam peningkatan sinergitas di parlemen Aceh, merupakan keniscayaan yang harus dilakukan.
“Inilah sesungguhnya hakekat dari misi utama KAB,” jelas dia.
Sebelumnya, kepada anggota KAB Jilid II, juga diberikan salinan kesepakatan bersama. Dilanjutkan dengan penandatanganan, untuk kemudian diserahkan langsung dari Mualem kepada pimpinan parpol, anggota KAB Jilid II yang ada.
“Bismillah, semoga mendapat ridha Allah SWT dan beujroeh (terbaik),” ucap Mualem.
Mualem berpesan dan berharap, KAB Jilid II ini benar-benar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik di DPR Aceh. Mulai dari fungsi anggaran, legislasi hingga pengawasan.
“Kita memang berbeda partai, tapi tetap satu dalam memperjuangkan aspirasi dan mengemban amanah dari rakyat. Karena itu, berbuatlah yang terbaik bagi rakyat Aceh,” harap Mualem.
Sebab kata Mualem, tugas partai dan wakil rakyat Aceh pada semua tingkatan (DPRA dan DPRK) akan semakin berat. Ini sejalan dengan dinamika politik terkini Aceh serta persoalan kemiskinan serta pengangguran yang hingga kini belum juga menurun di Aceh.
“Tapi, seberat apapun itu, jika kita sama-sama bergerak dan berpikir yang terbaik bagi rakyat Aceh, tentu akan menjadi ringan. Hana mungken ta gulam sidroe (tidak mungkin kita bawa sendiri),” kata Mualem.
Partai Aceh (PA), sebut Mualem, sangat menyadari hal ini. Itu sebabnya, Partai Aceh mengajak kembali sejumlah pimpinan partai politik lokal dan nasional, untuk satu barisan (jamaah) dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II.
“Bahwa ada kelebihan dan kekurangan itu pasti, karenanya mari kita isi dan sempurnakan bersama-sama,” ajak Mualem.
Hadir Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi KLB, Samsul Bahri alias Tiyong, didampinggi Abrar Muda. Ketua PAN Aceh, T.Hasbullah didampinggi Muchlis Zulkifli dan Irpannusir. Ketua PKPI Aceh, Hendri Yono, didampinggi Ihsanul Akmal (Sekretaris Umum). Ketua dan Sekum DPW PKS Aceh, Gufran Zainal dan Khairul Amal, perwakilan Partai SIRA serta Abdurrahman Ahmad (Gerindra) dan Safaruddin, yang juga Wakil Pimpinan DPR Aceh Periode 2019-2024.
Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan pertemuan berikutnya, menyusun berbagai alat kelengkapan dewan lainnya. (Foto/Ist)
