Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh Nursyam, SH, MHum yang baru bertugas selama satu bulan mengaku bukan orang baru di Aceh.
“Saya bukan orang baru di Aceh,” ungkap Nursyam saat memberikan sambutan pada acara peusijuk dan syukuran gedung baru Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kamis (13/02/25)
Nursyam yang dilahirkan di Karanganyar, Deli Serdang, Sumatera Utara, 13 Agustus 1963, itu mengatakan, ia sudah beberapa kali bertugas sebagai Hakim dan Ketua PN di Aceh.
Bahkan dua tahun lalu, ia juga pernah bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Banda Aceh.
Nursyam mengenang ketika bertugas sebagai hakim pada masa konflik di Aceh. Walaupun cukup sulit bertugas pada masa konflik, namun keakraban tetap bisa dia jaga.
“Untuk itu, keakraban perlu kita jaga sampai sekarang. Hakim jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun,” ungkap Nursyam di hadapan hakim senior, alumni dan para pejuang keadilan.
Karenanya, Nursyam bisa bercerita banyak tentang Aceh, baik tentang keindahan alamnya, maupun tentang kehebatan adat budaya dan sejarahnya. Termasuk terkait enaknya kuliner Aceh.
Nursyam yang pernah menjabat Wakil Ketua PT Makassar dan Wakil Ketua PT Samarinda di Kaltim itu menjelaskan
soal penyebutan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Karena menurutnya hal ini sering dipertanyakan orang, mengapa bukan Pengadilan Tinggi Aceh sebagaimana nomenklatur Kejaksaan Tinggi Aceh atau Polda Aceh.
Menurut Nursyam, PT Banda Aceh dibentuk berdasarkan UU No 16 tahun 1968 tentang Pembentukan PT di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. Jadi, penyebutan Pengadilan Tinggi Banda Aceh memang ditentukan dengan Undang-undang.
Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang diresmikan pembentukannya pada tahun 1969, saat itu membawahi 22 PN dari seluruh kabupaten/kota di Aceh, kecuali Kota Subulussalam yang belum dibentuk PN. Sampai saat ini proses peradilan perdata maupun pidana warga masyarakat Kota Subulussalam masih di PN Singkil.
Kata Nursyam, gedung pertama PT Banda Aceh diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI saat itu, Prof Oemar Seno Adji, SH pada tanggal 4 oktober 1972. Gedung pertama tersebut sudah mengalami goncangan gempa beberapa kali, dan terakhir diguncang gempa dahsyat dan tsunami 26 Desember 2004.
Karenanya, gedung yang telah berusia 52 tahun tersebut sudah tidak kokoh lagi, sehingga sudah mesti dirobohkan dan dibangun baru yang bersumber dananya dari APBN.
“Jadi, gedung baru ini bukanlah untuk tempat bermegah-megahan bagi kami, tapi tentu lebih memberikan kenyamanan kepada kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan,” tutur Nursyam.
Gubernur Aceh diwakili M.Junaidi, Biro Hukum Setda Aceh dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya gedung yang representatif, modern dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, insya allah akan semakin meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kecuali itu, gubernur menambahkan, Pengadilan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum di Aceh.
“Oleh karena itu, dengan adanya gedung baru ini, saya berharap semangat baru juga turut menyertai dalam memberikan pelayanan yang lebih transparan, cepat dan profesional kepada masyarakat,” lanjut Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutan disampaikan M Junaidi.
Syukuran peresmian gedung baru Pengadilan Tinggi Banda Aceh dirangkai dengan ceramah agama yang disampaikan Tgk Tarmizi M Daud yang juga Wakil Ketua ICMI Aceh.
Turut hadir Forkopimda Aceh, Ketua DPRA, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Wakil Ketua PT Banda Aceh, Ketua PN se Aceh pengusaha Aceh, Sayed Salim, Humas PT Banda Aceh Dr.Taqwaddin, serta undangan lainnya. (b02)
