Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam pidato perdananya di hadapan Mendagri Tito Karnavian, secara tegas mengatakan terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke depan tidak lagi menggunakan barcode.
Menurutnya sistem tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan sering menimbulkan permasalahan.
“Maka saya ambil kesimpulan pada hari ini untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di seluruh Aceh. Siapa saja yang ingin mengisi BBM bisa langsung tanpa hambatan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh.
“Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode. Secara paralel kami akan berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” kata Susanto dalam keterangan persnya, Kamis (13/2/2025).
Namun, menurutnya, pembelian BBM Subsidi jenis Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik, sehingga Pertamina dapat melaporkan ke pemerintah siapa saja selama ini yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Hingga saat ini di Aceh, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran BBM Biosolar sejumlah 71.775 kendaraan. Sedangkan untuk BBM Pertalite sejumlah 150.413 kendaraan,” sebut Susanto.
Dia menambahkan, pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam program subsidi tepat merupakan program yang dijalankan secara Nasional di Indonesia.
“Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM Subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan,” sebut Susanto.
Pemberlakuan barcode, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyelewengan BBM Subsidi.
“Hingga saat ini pelaksanaan program ini berjalan lancar, bahkan tidak ditemukan kendala di Aceh, sehingga Aceh terlebih dahulu provinsi yang menjalankan program dubsidi tepat BBM Pertalite,” tutupnya. (*)
