Banda Aceh (Waspada Aceh) – Direktur Flower Aceh, Riswati, menyoroti minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, meski mereka memiliki peran besar dalam penanganan konflik dan bencana di Aceh.
Menurut Riswati, perempuan selama ini menjadi penggerak di tingkat komunitas, mulai dari mengorganisasi bantuan, menyiapkan dapur umum hingga membantu proses evakuasi saat bencana. Namun, kontribusi tersebut belum sebanding dengan keterlibatan mereka dalam forum-forum strategis.
Hal itu disampaikan Riswati dalam Dialog Kebijakan tentang Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian, Aksi Kemanusiaan, dan Aceh yang Tangguh di Orion Hall, Aceh Besar, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemutaran film dokumenter Inong Peudame – Together, We Were Brave, yang diproduksi oleh UN Women Indonesia, Aman Indonesia, bersama sejumlah organisasi perempuan penggerak perdamaian.
Riswati yang juga merupakan salah satu dari 12 kontributor film dokumenter Inong Peudame mengatakan, kepemimpinan perempuan sebenarnya telah tumbuh kuat di tingkat masyarakat.
“Perempuan itu memimpin prosesnya. Banyak sekali kontribusi perempuan ketika konflik. Di lokasi banjir, perempuan yang mengorganisir bagaimana dapur umum, bagaimana mengevakuasi, kasih makan dan lainnya,” kata Riswati.
Namun, saat proses penanganan berlanjut ke tahap perencanaan dan pengambilan kebijakan, perempuan justru kerap tertinggal.
“Pada proses berikutnya mereka ketinggalan dalam pertemuan-pertemuan strategis, rapat-rapat formal. Karena itu tantangannya, kepemimpinan perempuan itu hidup di komunitas, tapi penampungannya lemah,” ujarnya.
Pemulihan Korban Belum Tuntas
Selain persoalan kepemimpinan, Riswati juga menyoroti pemenuhan hak perempuan korban konflik, bencana dan kekerasan berbasis gender yang dinilai masih membutuhkan percepatan.
Ia menyebut, sebagian korban konflik di Aceh belum sepenuhnya memperoleh hak pemulihan dan belum kembali menjalani kehidupan seperti sebelum konflik.
Kondisi serupa juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan korban bencana dan kekerasan berbasis gender.
“Jadi butuh sekali percepatan dalam pemenuhan hak-hak korban, korban bencana, korban konflik, korban kekerasan berbasis gender,” katanya.
Riswati menilai persoalan tersebut berkaitan dengan ketimpangan gender yang masih terjadi, mulai dari diskriminasi, stereotip, beban ganda hingga kekerasan terhadap perempuan.
Riswati mengatakan, Aceh telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk memperkuat partisipasi dan perlindungan perempuan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dari sisi tata kelola, sumber daya manusia dan anggaran.
“Tantangan kita, gap dalam implementasi. Sistem yang mendukung untuk mengimplementasikan dan memastikan itu terwujud masih menghadapi tantangan, mulai dari tata kelola, SDM, kemudian dana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti anggaran responsif gender di Aceh yang berdasarkan catatan Flower Aceh hingga 2025 berada di kisaran 12 persen.
Menurutnya, dukungan anggaran perlu ditingkatkan agar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dan itu tentu masih minim dengan situasi yang terjadi di Aceh. Butuh peningkatan, butuh anggaran-anggaran yang memadai,” katanya.
Dorong Kebijakan Turun hingga Desa
Riswati turut mendorong agar kebijakan nasional terkait perempuan, perdamaian dan keamanan segera diterapkan di Aceh hingga tingkat desa.
Menurutnya, kebijakan yang hanya berhenti di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi berisiko tidak menjawab persoalan yang dihadapi perempuan di tingkat komunitas.
“Biasanya banyak pengalaman, kebijakan itu di atas, tapi tidak mendarat ke desa. Kita berharap melokalkan kebijakan-kebijakan penting ini sampai di tingkat desa dan kita kawal,” ujarnya.
Ia berharap Aceh dapat menjadi daerah percontohan dalam mengintegrasikan penanganan konflik, kebencanaan dan persoalan sosial dengan memastikan pemenuhan hak serta keterlibatan perempuan.
“Kita bicara penanganan konflik, kebencanaan, bagaimana Aceh menjadi Aceh yang tangguh, Aceh yang aman, tangguh, dengan mengintegrasikan semua instrumen nasional dan lokal,” kata Riswati.
Ia menambahkan, penguatan kepemimpinan perempuan membutuhkan dukungan ekosistem yang berkelanjutan, mulai dari tingkat komunitas hingga pengambil kebijakan.
“Bagaimana kita terus memperkuat diri dan memastikan ekosistem yang bisa mendukung kepemimpinan perempuan, mulai dari akar rumput sampai tingkat atas,” jelasnya. (*)
