Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, untuk fokus membenahi infrastruktur pariwisata.
Permintaan ini disampaikan ketuanya, Makmur Budiman, terkait dengan minimnya dukungan dinas pariwisata di daerah dalam pembangunan kepariwisataan di provinsi ujung pulau Sumatera ini.
Kepada media ini di Banda Aceh, Kamis (31/10/2019), Makmur Budiman, menegaskan, sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar bagi perekonimian daerah. Namun, tambahnya, potensi pariwisata yang tersebar luas hampir merata di tiap kabupaten dan kota di Aceh, belum didukung oleh infrastruktur yang baik.
Potensi pariwisata di Aceh, seperti laut, sungai, danau, hutan, pegunungan serta seni dan budayanya, selama ini masih digarap dengan cara-cara konvensional, ulasnya. Salah satu faktornya, lanjut Makmur, karena daya dukung pariwisata, berupa infrastruktur jalan, bangunan dan lainnya belum menjadi fokus pemerintah daerah dalam membenahinya.
“Kita ketahui bersama, kontribusi sektor kepariwisataan di provinsi ini sangat besar dalam menyumbang pendapatan daerah. Nah dengan langkah pembenahan, maka hal tersebut dapat lebih ditingkatkan,” kata Makmur yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Aceh tersebut.
Menurut Makmur, sektor kepariwisataan harus menjadi prioritas utama, sebagai upaya pemerintah daerah menjadikannya solusi pengentasan kemiskinan. Sebab, sambungnya, peredaran uang ril di sektor ini sangat besar, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Upaya pembenahan infrastruktur kepariwisataan dan menjadikan sektor ini sebagai industri, adalah semangat nawacita Presiden Joko Widodo. Itu juga sejalan dengan arahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, lanjut Makmur.
Karenanya, kedepan, Kadin Aceh mengharapkan bisa lahir ratusan desa wisata di Aceh, yang menjadi magnet baru dalam menggerakan ekonomi di daerah. “Jika ini terjadi, akan melahirkan ribuan kesempatan kerja,” ujarnya.
Dengan begitu, ulas Makmur, pengembangan kepariwisataan juga menjadi alternatif pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan
Karena itu, bupati dan wali kota mesti membuka akses seluasnya, terutama membangun infrastruktur jalan, untuk memudahkan masyarakat dan juga wisatawan menikmati beragam potensi wisata yang tersedia.
Dan tentu saja, dalam pembenahan akses jalan tersebut, Pemkab dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh dalam hal pembiayaan pembangunan, dengan memperhatikan kewenangan masing-masing.
Untuk daya dukung pariwisata, seperti pengembangan sarana dan prasarana, pemerintah kabupaten dan kota, dapat bekerjasama dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin Aceh.
“Kadin Aceh siap menjadi mitra Pemda dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,” katanya. (Ria)
