Aek Kanopan (Waspada Aceh) – Menteri Perdagangan M Luthfi telah mengeluarkan kebijakan untuk satu harga minyak goreng kemasan Rp14.000/liter di pasar moderen, mulai Rabu (19/1/2022). Mirisnya, masih banyak warga di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) belum menikmatinya.
Kabupaten ini sendiri terdiri dari 8 kecamatan, 82 desa dan 8 kelurahan. Dari jumlah itu hanya ada 6 kecamatan yang berada di jalan lintas Sumatera dengan beberapa desa saja.
Begitupun sebanyak 17 retail di Kabupaten Labura berada di jalan lintas Sumatera. Artinya, warga masih membeli minyak goreng dengan harga Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per liternya.
Irwansyah, salah satu pedagang grosir di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Labura, mempertanyakan sikap pemerintah. Dia menilai kebijakan subsidi tersebut lebih menguntungkan perusahaan retail besar.
Sementara, pedang grosir di daerah pedalaman membutuhkan modal besar untuk membeli minyak goreng dari jaringan distributornya.
“Kenapa kedai rakyat gak dapat program subsidi? Modal kita lebih besar loh dari penjualan di retail (pasar moderen). Ibu-ibu semua nanya kita, kenapa harga masih mahal,” sesal Irwan.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Labura, Arif Ripai, mengatakan bahwa pemasok kebutuhan pangan di daerah bukanlah retail namun pasar tradisional. Pasar moderen kurang populer di daerah, berbeda dengan perkotaan.
“Sementara ini, saya akan coba panggil Disperindag Labura untuk mencari jalan keluar terkait dengan persoalan ini,” kata Arif.
Arif yang juga Sekretaris DPW Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Sumatera Utara mengaku sering mendapat keluhan dari warga yang sulit menjangkau pasar moderen atau retail. Pemberian subsidi kepada produsen minyak goreng dinilai hanya kebijakan yang menimbulkan polemik baru bagi masyarakat di daerah.
“Ibu-ibu di Kuala Beringin, di Sonomartani, di Sukarame, jaraknya itu hingga 30 Km dari pasar moderen. Hanya untuk beli minyak goreng, mereka harus buang duit lebih dari itu dong?,” sesalnya.
Dia berharap, kebijakan pemerintah pusat harus lebih menyentuh ke rakyat pelosok khususnya di daerah. Harusnya, kebijakan itu lebih diarahkan ke pasar tradisional. (sulaiman achmad)
