Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kaum milenial di Aceh menggelar aksi kampanye virtual Internasional Woman Day (IWD) di Cafe Ivory, Setui Banda Aceh, Senin (8/3/2021)
Aksi tersebut mengusung tema, “Generasi muda memandang martabat manusia (Human Dignity) dan keindonesiaan.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Institut Ungu, dengan kedutaan Norwegia, berkolaborasi dengan Flower Aceh, dan berbagai lembaga serta komunitas untuk menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.
Dalam kampanye tersebut masing-masing perwakilan dari komunitas maupun perwakilan jurnalis perempuan ikut menyuarakan hak-hak asasi manusia terkhusus pada perempuan.
Pengelola sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) Flower Aceh, Gabrina Rezky mewakili kaum perempuan dan milenial menyebutkan, perempuan punya peran strategis dalam pemenuhan HAM di Aceh. Pada masa konflik, perempuan mengambil alih peran sosial ketika laki-laki meninggalkan desa untuk mencari perlindungan karena ancaman di masa konflik.
Selain itu, perempuan secara terorganisir mendorong penyelesaian konflik Aceh secara damai melalui pelaksanaan kongres perempuan Aceh atau dikenal dengan Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) pada Febuari 2000. Acara ini menghadirkan 437 orang perempuan dari berbagai wilayah di Aceh yang merekomendasikan penyelesaian Aceh secara damai.
“Hari ini, partisipasi gerakan perempuan berlanjut dengan berbagai aksi, pengorganisasian kelompok perempuan di desa, diskusi kritis untuk peningkatan kapasitas, membangun dukungan, kampanye dan advokasi terkait pemenuhan hak asasi perempuan dan HAM di Aceh,” imbuh Gaby.
Selain itu, Gaby mengatakan bahwa saat ini masih banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Tahun 2021 ini, kata Gaby, di Aceh terdapat 26 kasus.
Direktur Flower Aceh, Riris mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor.
“Kasus kekerasan seksual pada anak pun masih banyak terjadi, banyak korban yang enggan melapor, ini juga menjadi persoalan,” ungkapnya.
Riris mengatakan perlunya membangun support di tingkat komunitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.
Penanganan tersebut, kata Riris, melalui penguatan ketahanan keluarga dalam memastikan keamanan keluarga. Kemudian, kata Riris, pentingnya peran dari pemerintah seperti kebijakan yang melindungi.
“Bahwa saat ini sudah ada kebijakan qanun pemberdayaan perempuan serta anak, kebijakan tersebut cukup baik. Semoga setiap kebijakan tersebut ada terimplementasi dengan baik,” tutur Direktur Flower Aceh itu.
Riris mengatakan dalam penanganan kasus pemenuhan Hak Asasi Manusia pentingnya peran tokoh adat serta tokoh agama.
Fasilitator Young Voices, Heriyan Tuan Miko, mengatakan, pemenuhan hak-hak asasi manusia termasuk bagi penyandang disabilitas.
Miko mengatakan bahwa ada sejumlah praktik baik saat ini yang masih perlu ditingkatkan, yaitu tersedia aksesibilitas di tempat umum, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
Kata Miko, adanya peluang yang setara bagi disabilitas. Seperti bisa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, kemudian hak untuk berpartisipasi dalam memilih maupun dipilih, terbebas dari stigma negatif, serta mendapatkan pelindungan hukum yang aksesibel dan lain sebagainya.
Koordinator Millennials Empowerment, Syarifah Zahra Salsabila, menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki peran dan tanggungjawab yang sama.
“Perempuan harus berani berpikir, berani bertindak dan berani mengambil resiko yang besar serta mampu mengembangkan bakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa rasa takut,” tutur Syarifah.
Kampanye aksi virtual IWD 2021 juga diisi dengan penampilan dari Teater Ronsokan. (cut nauval dafistri)
