Suka Makmue (Waspada Aceh) – Pasca demo serta menutup jalan lintasan dua jalur Lamie tersebut, Pemkab Nagan Raya turun langsung ke lapangan, untuk melakukan mediasi dengan warga Gampong Kuta Trieng dan Lamie, terkait persoalan bantuan untuk korban banjir belum disalurkan.
Pertemuan serta mediasi dengan masyarakat korban banjir hidrometeorologi tersebut, berlangsung Selasa siang (12/6/2026) di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur.
Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Plt Sekda Ir.H.Hizbulwatan, Kapolres Nagan Raya, Kalak BPBD serta para pejabat terkait lainnya.
Kalak BPBD Nagan Raya Irfanda Rinadi dalam kesempatan itu menyebutkan, guna menyelesaikan persoalan itu, dalam pertemuan membahas tuntutan masyarakat terkait penyaluran bantuan perbaikan rumah korban banjir, dan bantuan jaminan hidup (Jadup).
Irfanda mengatakan, pihaknya telah menjelaskan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan di gampong yang lain. Masyarakat telah paham setelah dijelaskan secara aturan yang berlaku, serta melengkapi administrasi teknis.
Dia juga menjelaskan, persoalan yang muncul di tengah masyarakat lebih disebabkan oleh kendala komunikasi teknis, terkait informasi penyaluran bantuan jadup tersebut.
Menurut Irfanda, pemerintah daerah terus memfasilitasi, serta mendampingi masyarakat penerima bantuan secara langsung, sehingga proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Untuk Gampong Kuta Trienh, telah 70 persen bantuan sedang dalam proses. Pemkab Nagan Raya berharap, masyarakat penerima bantuan agar segera melengkapi segala keperluan administrasinya.
Selain itu, Pemkab Nagan Raya saat ini juga tengah melakukan pendataan penerima bantuan jadup tahap kedua bagi korban banjir. Pendataan telah dilakukan, serta telah diusulkan ke Kementerian Sosial, pungkas Irfanda Rinadi.
Sementara itu, Marzuki Yakob salah korban banjir Gampong Lamie, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Nagan Raya, karena telah hadir langsung mendengarkan aspirasi masyarakat korban banjir di Gampong Lamie dan Kuta Trieng.
Dia menilai, kehadiran langsung pejabat pemerintah di tengah masyarakamenjadi lebih jelas informasi terkait bantuan banjir sehingga tidak menimbulkan simpang siur dan praduga. (*)
