Banda Aceh (Waspada Aceh) – Partai Hanura mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) segera dituntaskan. Hanura menilai kepastian terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) penting untuk keberlanjutan pembangunan Aceh.
Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan pembahasan revisi UUPA tidak perlu berlarut-larut. Menurutnya, kepastian aturan dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan.
Hal itu disampaikan Rio saat diwawancarai usai kegiatan konsolidasi Hanura di Hermes Hotel Banda Aceh, Senin (5/10/2026).
“Kita berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh diperhatikan agar kelangsungan pembangunan melalui dana Otsus dan sebagainya bisa dibahas lebih cepat,” kata Rio.
Rio mengatakan pembahasan yang terlalu lama dapat berdampak pada proses perencanaan pembangunan di Aceh.
“Lebih cepat dibahas lebih baik. Supaya mereka juga punya waktu yang cukup untuk menyusun rencana, kemudian mempercepat proses pelaksanaan pembangunan di Aceh,” ujarnya.
Dia juga menilai sejumlah poin dalam revisi UUPA yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah perlu segera mendapatkan kepastian.
Terkait dana Otsus sebesar 2,5%, Rio mengatakan persoalan utamanya adalah kepastian. Pemerintah Aceh, kata dia, membutuhkan kepastian besaran anggaran untuk menyusun program pembangunan.
“Jangan sampai nanti tiba-tiba tahun depan dana Otsusnya dikurangi, misalnya 2,3% atau 2,1%. Itu kan bisa mengakibatkan perubahan rencana kegiatan untuk tahun-tahun yang akan datang,” katanya.
Rio menyebut skema dana Otsus yang berlaku saat ini akan berakhir pada 2027. Karena itu, pemerintah perlu segera memastikan apakah dana tersebut akan diperpanjang, termasuk besaran yang akan diterima Aceh.
“Yang harus dipastikan apakah itu diperpanjang sampai tahun berapa, kemudian berapa persen Otsusnya,” ujarnya.
Menurut Rio, besaran 2,5% masih dapat dibahas antara pemerintah pusat dan Aceh. Namun, kepastian anggaran menjadi hal yang lebih penting agar perencanaan pembangunan tidak berubah-ubah.
“Kalau dulu 2,5%, mungkin dengan kondisi hari ini saya rasa pemerintah pusat tidak akan meragukan atau menolak untuk tetap bertahan 2,5%. Soal flat atau tidak itu bisa dibicarakan kemudian,” katanya.
Rio berharap pembahasan revisi UUPA dapat mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dengan aspirasi masyarakat Aceh.
“Harapan kita masyarakat Aceh akan lebih mempercepat pembangunan daerahnya, supaya masyarakat Aceh lebih sejahtera daripada hari ini,” jelasnya. (*)
