Banda Aceh (Waspada Aceh) – Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) melontarkan kritik keras terhadap kondisi ruas jalan menuju Kecamatan Kota Bahagia yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Wakil Ketua Umum Hamas, T. Ridwansyah, menilai kerusakan jalan yang telah berlangsung dalam waktu lama menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Aceh Selatan masih menyisakan ketimpangan, terutama di wilayah yang menjadi akses utama masyarakat.
“Setiap kali berbicara tentang pembangunan, pemerintah selalu menyampaikan berbagai capaian. Namun, masyarakat Kota Bahagia setiap hari masih dipaksa melewati jalan yang rusak. Ini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak,” ujar T. Ridwansyah dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, jalan menuju Kecamatan Kota Bahagia merupakan akses vital yang digunakan masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga urusan pemerintahan. Kondisi jalan yang rusak dinilai tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ridwansyah mengatakan, masyarakat selama ini terlalu sering disuguhi janji tanpa kepastian.
“Yang didengar masyarakat setiap tahun hanyalah kata akan diperbaiki dan sedang direncanakan atau menunggu anggaran. Tetapi yang dilihat masyarakat tetap sama, jalan berlubang dan rusak. Sampai kapan masyarakat harus terus percaya pada janji yang tidak kunjung diwujudkan” tanyanya.
Hamas menilai pemerintah daerah perlu menjadikan pembangunan ruas jalan menuju Kota Bahagia sebagai prioritas, mengingat fungsinya yang strategis bagi ribuan warga.
“Kami tidak meminta pemerintah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami hanya meminta pemerintah menjalankan kewajiban dasarnya, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses jalan yang layak. Jalan bukan proyek pencitraan, melainkan kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Hamas juga meminta DPRK Aceh Selatan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar persoalan infrastruktur tidak terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kami berharap DPRK tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ridwansyah menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pidato, baliho, ataupun seremoni. Kepercayaan dibangun melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Jika jalan menuju Kota Bahagia masih dibiarkan rusak dalam waktu yang lama, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah ini,” tegasnya.
Karena itu, Hamas mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan ruas jalan menuju Kecamatan Kota Bahagia, termasuk status penganggaran, rencana pelaksanaan, serta target penyelesaiannya. Menurut organisasi tersebut, transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan yang terus diulang. Rakyat membutuhkan jalan yang layak. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa indah narasi yang disampaikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup T. Ridwansyah. (*)
