Banda Aceh (Waspada Aceh) – Meski Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Abdul Hanan, ikut menjamin penangguhan penahanan Keuchik, Munirwan, bukan berarti sorotan yang ditujukan kepada Kadis tersebut serta merta padam.
Sebaliknya, netizen semakin ramai berkicau di media sosial meminta agar jabatan Abdul Hanan sebagai “orang nomor satu” di Distanbun Aceh itu dicopot.
“Gantoe Posisi Sang Cocok,” tulis Muchlisuddin. Kritikan
terkait sikap Kadistanbun Aceh yang meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah hukum kepada petani yang menjual bibit padi unggul IF8.
Terkait pernyataan bahwa Plt. Gubernur Aceh memberi arahan agar Kadistanbun Aceh bersikap, melaporkan petani yang mengembangkan bibit IF8 yahg belum disertifikasi, dibantah oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata.
Berita Terkait: Terkait Penahanan Keuchik Kasus Bibit Unggul
Kata dia, Ptl Gubernur tidak pernah mengarahkan Kadis Pertanian Aceh untuk melaporkan Keuchik ke Polda Aceh terkait pengembangan bibit padi IF8 tersebut.
“Kadis telah melakukan pembohongan publik atas inisiatif tidak populis tersebut,” tulis salah seorang dalam statusnya di Medsos.
Keprihatinan juga datang dari Tim Irwandi-Nova lainnya, Muhamamd Taufik Abda. “Aceh oh Aceh. Cuma ada di negeri ini,” tulisnya. Dia melanjutkan, “Inovasi yang dikriminalisasi;
Bukannya diapresiasi, difasilitasi, diedukasi dan dicari solusi.”
Kemendes PDT RI saja, sebut M Taufik Abda, mengapresiasi atas kreatifitas anak bangsa, yaitu petani di desa, yang mengembangkan bibit padi unggul melalui berbagai kreatifitas.
“Semoga segera ada solusi,” katanya. “Mau mewujudkan Gampong Mandiri Benih; Dalam Rangka Mencapai #MandiriPangan #DaulatPangan hingga Peningkatan #NilaiTukarPetani”.
“Kadistanbun Aceh semoga cepat sadar diri; Kalau tidak, sebaiknya diganti; Karena menjadikan visi #Aceh_Hebat Seperti Ilusi.”
“Ayo teman, rekan semua…Mari bergabung membela inovasi.
Kalau bukan sekarang, kapan lagi…untuk menegaskan posisi,
bahwa Pak Keuchik Munirwan tidak sendiri serta mendoakan beliau, selalu dalam lindungan dan karunia Ilahi Rabbi.”
Rusdi Arsyah menimpali, saya kira alamatnya yang ditujukan itu salah. Makanya kena bullylah Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh sama netizen, ide cemerlang geuchik jangan sampe dikekang oleh pihak berwajib, bisa bahaya jabatan pak Kadis dan diganti..”
“PELOPOR, Bukan TERLAPOR”
Lain lagi pengamat ekonomi Unsyiah, Rustam Efendy, yang memberi penilaiam kritis.
Seharusnya, keberadaan Tgk Munirwan dapat dijadikan Pemerintah Aceh sebagai Pelopor ACEH HEBAT dalam sektor pertanian lewat kegiatan/proyek pada beberapa Program Unggulan Pemerintah Aceh selama periode 2017-2022.
“Dia sangat membantu penguatan misi pembangunan daerah melalui Aceh Caroèng, atau Aceh Meugoè, atau Aceh lainnya. Bukankah sosok seperti beliau (Munirwan) sudah langka dan tidak mudah ditemui di Nanggroe ini..?”.
Tapi sayang, kata dia, peluang ini tidak terbaca dengan baik oleh pejabat berwenang di daerah ini. Malah, sosok yang semestinya dapat membantunya menjadi Pelopor pembangunan sektor pertanian dan akselerasi gampong, justru berubah menjadi pihak yang “Terlapor”.
“Sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Tapi, kini itu sudah terjadi,” katanya.
Orang yang sejatinya menjadi pengayom dan pembina malah berbalik menjadi pihak yang menistakan kerja-kerja produktif sang inovator. Jika pun dinilai ada sesuatu yang “kurang beres” tidaklah sulit untuk berkomunikasi baik-baik dengannya.
“Ajak beliau bicara baik-baik. Cari dulu akar masalahnya. Dalami persoalan baik-baik. Seorang pejabat selevel Kadis tidak boleh bertindak ‘grusa-grusu’, apalagi terkesan ingin jadi jagoan, hendak mengincar anugerah gelar bintang tujuh.”
Rustam mengatakan, bertindaklah dengan bijak penuh persuasif. Ajak semua unsur yang terlibat untuk mencari solusi dan alternatif jalan keluar. Yang penting, tidak ada pihak yang dikorbankan, baik yang terlapor (misalnya, masuk jeruji besi), maupun yang melapor (bisa dimutasi/diganti).
“Namun, apa dikata? Semua sudah terjadi. Peluang yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung Aceh Hebat kembali terhalang karena sesuatu yang tidak perlu, tidak penting, kontra-produktif,” lanjut Rustman Efendy.
Hingga Kamis malam (25/7/2019), Keuchik Munirwan masih berada dalam tahanan polisi.
Penjelasan Prof Dwi Andreas Santosa
Prof Dwi Andreas Santosa, dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB) membenarkan benih IF8 yang dilarang oleh Dinas Pertanian Aceh bukan produksi IPB secara institusi.
Benih itu ditemukan oleh petani kecil di Karangayar tahun 2012.
“Saya ini bukan penemu benih itu. Saya hanya mendorong saja kawan-kawan petani di Karangayar. Diujicoba sampai 13 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Prof Dwi yang juga Ketua Asosiasi Bank dan Benih Tani Indonesia (AB2TI) Pusat, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Jumat (28/6/2019).
Dia menyebutkan, benih itu mulai diperkenalkan sejak tahun 2012 lalu. Masuk ke Aceh tahun 2017 dan diterima oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bersama jajaran dinas pertanian.
“Saat itu tahun 2017. Ada 400 hekatare lahan mau ditanami padi. AB2TI Aceh mengontak saya, tanya apa benih yang bagus. Saya bilang 200 hektare coba IF8 dan sisanya Ciherang. Waktu terima bibit itu ada Gubernur Aceh lo, Pak Irwandi saat itu,” katanya.
Dia membenarkan secara institusi IPB tidak ada kaitannya dengan produksi IF8. Menurutnya, hasil panen padi ini mencapai 11,6 ton per hektare, bahkan di Pulau Jawa bisa sampai 13 ton.
Bahkan, harga gabah dari benih IF8 juga lebih mahal yaitu Rp5.800 per kilogram dibanding varietas lain yaitu Rp4.700 per kilogram.
“Harga itu data tahun 2017. Saat panen perdana padi itu di Aceh,” katanya. (b01)
