Banda Aceh (Waspada Aceh) – Perempuan menanggung beban paling berat saat proses pemulihan pascabencana, namun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Hal ini diungkapkan Direktur Flower Aceh, Riswati, dalam Rapat Koordinasi Tematik di Banda Aceh, Kamis (16/7/2026).
Pemaparan merujuk pada hasil Rapid Gender Assessment yang dilakukan bersama sejumlah lembaga mitra di enam desa dalam tiga kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kajian menyoroti tiga isu utama: beban kerja perawatan, risiko kekerasan berbasis gender, serta partisipasi dalam kebijakan.
Data menunjukkan sebanyak 94,17 persen pekerjaan perawatan dan urusan rumah tangga pascabencana ditanggung perempuan. Di samping itu, kondisi pengungsian belum ramah perempuan; tercatat adanya dugaan kasus kekerasan seksual di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Sementara itu, meski berperan besar di lapangan, hanya 44 persen perempuan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan—bahkan 13 persen menyatakan tidak pernah dilibatkan sama sekali. Selain itu, ketersediaan data terpilah dan pemerataan distribusi bantuan masih menjadi catatan penting.
Oleh karena itu, Flower Aceh mendesak kebijakan yang responsif gender: penyediaan ruang aman, layanan perlindungan hingga tingkat desa, penggunaan data terpilah, serta pelibatan perempuan dalam setiap tahapan pemulihan.
“Bencana tidak berdampak sama bagi semua orang. Kebijakan pun harus menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan,” tegas Riswati. (*)
