JAKARTA – Dalam rapat masa sidang I Tahun 2023/2024, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut menyinggung terkait Anggaran Wali Nanggroe.
“Pertama, Mengenai permasalahan anggaran Wali Nanggroe, kami menilai Lembaga Wali Nanggroe di Aceh itu sebagai lembaga yang sangat strategis, ” ujar Fachrul Razi, Senin (4/9/2023).
Alumni Magister Fisip Universitas Indonesia tersebut menegaskan bahwa hadirnya lembaga Wali Nanggroe turut membantu pemerintah pusat dalam menangani konflik di daerah Aceh itu selalu bisa diselesaikan.
“Saya pikir dari dirjen keuangan daerah bisa memantau dan bisa mensupervisi menjadi lebih besar anggarannya,” ujar Fachrul Razi.
Wali Nanggroe memiliki peran penting dalam setiap permasalahan yang terjadi di Aceh, untuk itu keberadaan Wali Nanggroe di Aceh akan terus kita dukung, termasuk dalam hal penyediaan anggaran kegiatan maupun operasional.
Bahkan pihaknya juga mendukung tugas-tugas Wali Nanggroe untuk menjaga dan merawat kekhususan Aceh, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA. (*)
