Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan perlu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan apabila ingin menekan angka kemiskinan di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah yang bertindak sebagai keynote speaker dalam diskusi publik bertema; Pengembangan Ekonomi Pedesaan melalui Pelaku Usaha Milenial serta Peluang dan Tantangan.
Diskusi tersebut diselenggrakan oleh Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana Aceh (FORKAMAPA) Malang bersama Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, Selasa (13/7/2021), yang dilaksanakan secara virtual.
Nova Iriansyah mengatakan, pedesaan kini tidak terlepas dari regulasi yang diatur dalam UUD nomor 6 Tahun 2014. Desa wilayah otonom yang diberikan kewenangan khusus, salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UUD desa tersebut, kata Nova, menjadi solusi pemberantasan kemiskinan, serta untuk menekan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.
“Berdasarkan data yang ada, pada September 2020 kemiskinan pedesaan di Aceh jauh lebih tinggi dari kemiskinan di perkotaan,” ujarnya.
Kata Nova, pengembangan ekonomi di pedesaan saat ini memiliki beberapa tantangan, yaitu kurangnya daya dukung sarana prasarana ekonomi, kompetensi masyarakat, nilai kualitas produk yang dihasilkan, keterbatasan modal, lemahnya akses pemasaran, rendahnya daya saing serta kurangnya inovasi.
Gubernur menjelaskan, sejak tahun 2015, pemerintah juga telah mengucurkan anggaran pembangunan untuk desa melalui Dana Desa alokasi dana gampong (ADG).
“Untuk Aceh, selama tujuh tahun terakhir, yaitu sampai tahun 2021 ini, telah dialokasikan Dana Desa sebesar hampir Rp30 triliun untuk 6.497 gampong,” ungkap Nova Iriansyah.
Untuk itu, katanya, dalam menyelesaikan tantangan tersebut, Pemerintah Aceh terus melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan, baik di sektor pertanian, industri kecil dan menengah, maupun sektor lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Hervizar Ibrahim, mengungkapkan bahwa dia telah melakukan observasi terhadap desa-desa. Berdasarkan fakta yang dialami, katanya, desa tidak miskin hanya saja kurangnya partisipasi generasi milenial dalam membangun desanya tersebut.
“Sekarang kita melihat masih banyak sekali kebutuhan kita yang dipasok dari luar, padahal semua itu bisa dilakukan oleh kaum milenial sendiri di Aceh,” ujar Helvizar.
Bahkan Helvizar menyebutkan contoh, berdasarkan pantauan, kebutuhan telur asin di Aceh sebagian besarnya masih dipasok dari luar. Usaha semacam itu, kata Helvizar, sebenarnya sangat mungkin untuk dikembangkan sendiri oleh masyarakat Aceh, bahkan oleh kaum muda.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh, Rahmadi, mengatakan di masa pandemi, sektor peternakan merupakan sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, kontribusi sektor peternakan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Hal itu, kata Rahmadi, menunjukkan produktifitas sektor peternakan terus membaik.
“Namun, kondisi partisipasi angkatan kerja di pedesaan relatif rendah. Saat ini kecanggihan teknologi digital menjadi peluang bagi kaum milenial menjadikan bisnis peternakan yang inovatif,” ungkapnya.
Ia mencontohkan karya inovatif seperti ternaknesia yaitu platform digital untuk peternak dan investor peternakan yang menghubungkan akses permodalan, pemasaran, serta manajemen peternakan.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Iskandar Majid, mengatakan, milenial adalah orang-orang produktif dan kreatif yang mampu membangun dan membuat perubahan di sektor desa.
Ia mengatakan, membangun sebuah desa bukan berarti mengubah desa menjadi kota, tetapi budaya pembangunan ekonomi yang harus ditingkatkan dengan cara berinovasi.
Selain itu, kata dia, milenial juga harus menjadi petani, wirausaha dan memoderisasikan usaha, agar usaha tersebut bisa meningkat.
“Peluang ada di mana-mana, di desa banyak peluang. Jangan sia-siakan peluang. Potensi di desa banyak, jangan malu jadi petani,” tambahnya. (Cut Nauval Dafistri)
