Jakarta — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk.Malik Mahmud Al Haytar melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto di ruang kerja Menhan di Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
“Kita bicarakan banyak hal, khususnya mengenai butir-butir MoU Helsinki yang masih belum terealisasi sampai saat ini,” kata Wali Nanggroe, seperti disampaikan oleh Staf Khususnya, H.Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak.
Selain Abu Razak, Wali Nanggroe turut didampingi Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, dan M. Raviq, selaku Staf Khusus Wali Nanggroe.
Kepada Menhan Prabowo, Wali Nanggroe menjelaskan, ada banyak sector rill yang berhubungan langsung dengan masyarakat, hingga saat ini tidak berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai turunan dari hasil perjanjian MoU Helsinki tahun 2005.
“Seperti di bidang ekonomi, seharusnya pemerintah pusat sudah melakukan penyerahan pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara kepada Aceh. Masalah perdagangan dan bisnis internasional di Acehm yang hari ini masih terkendala dengan peraturan UU Nasional,” kata Wali Nanggroe kepada Menhan.
Begitu pula terkait perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, masalah Pembentukan Badan Adhoc dan persoalan re-intergrasi yang belum ditunaikan tuntas oleh pemerintah pusat.
“Masalah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara hari ini belum merujuk pada tapal batas atau Peta bertanggal 1 Juli 1956, sebagaimana diamanahkan dalam poin 1.1.4 MoU Helsinki,” kata Wali Nanggroe.
Pertemuan Wali Nanggroe dengan Menhan kali ini merupakan tindaklanjut pertemuan Wali Nanggroe dengan Jusuf Kalla semasa masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga menyampaikan selamat kepada Prabowo Subiato yang resmi menjabat sebagai Menhan RI.
Prabowo sendiri menyampaikan respon positif terkait pertemuannya dengan Wali Nanggroe. “Masalah-masalah yang ada di Aceh seharusnya sudah selesai sejak lama,” kata Prabowo dalam pertemuan itu.
Pada pertemuan tersebut, dibahas pula sub-sub poin lainnya seperti akses perdagangan dan investasi yang masih terkendala perundang-undangan nasional. Pengelolaan migas, pengalihan Kanwil Pertanahan Aceh, auditor verifikasi pengalokasian pendapatan antara pusat dan Aceh, serta sejumlah masalah lain yang berkembang di Aceh saat ini. (Ria)
