Jakarta – Pada Rapat Koordinasi Indonesia Maju antara pemerintah pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul, Bogor, Rabu hari ini (13/11/2019), Presiden RI, Joko Widodo, meminta aparat hukum tidak melakukan kriminalisasi terkait kebijakan kepala daerah.
“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari (kesalahan), Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari dong,” kata Presiden Jokowi pada rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Rapat ini juga dihadiri para bupati/wali kota se Aceh dan gubernur serta bupati/wali kota se Indonesia. Hadir juga seluruh Kapolda, termasuk Kapolda Aceh, Kapolres, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia.
Jokowi berharap, aparat penegak hukum di daerah bisa mengingatkan terlebih dulu jika ada suatu kebijakan yang berpotensi melanggar hukum.
“Seorang gubernur, bupati, wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Ini yang kita harapkan mindset pola pikir kita berubah, semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan aparat hukum untuk mendahulukan tindakan preventif dalam mengatasi dugaan pelanggaran hukum. Presiden meminta jajarannya tidak mencari-cari kesalahan.
“Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian setelah terjadi baru ada tindakan hukum,” kata Jokowi.
Jokowi meminta aparat penegak hukum mengutamakan upaya preventif. Pihaknya meminta jangan menunggu ada masalah, baru kemudian ditindak.
“Saya sudah sampaikan ini kepada TNI, Polri, Jaksa Agung. (Kalau) Jelas-jelas keliru, sejak awal diingatkan dong ini keliru benerkan dong. Jangan ngerti keliru, terus dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Nggak bisa seperti ini harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik di Kejari, baik di Kejati, baik di Polres, baik itu di Polda,” jelas Jokowi.
Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah dicari-cari kesalahannya oleh aparat penegak hukum.
“Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari cari dong,” terangnya. (Ria/ks)
