Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan, Pemerintah Aceh akan mendukung setiap Taushiyah maupun Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh. Hal itu disampaikan Nova saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, MPU Aceh, Senin malam (7/3/2022).
“Setiap statemen, Taushiyah apalagi Fatwa dari MPU, Insyaallah pasti akan didukung oleh Pemerintah Aceh,” sebut Gubernur Nova.
Kata dia, Fatwa MPU Aceh tentang haram bermain game PUBG, menurut Gubernur Aceh, harus ada evaluasi.
“Saya berharap ada evaluasi fatwa tentang PUBG misalnya. PUBG itu haram, Fatwa itu bukan Tausyiah. Tapi hari ini di warung-warung kopi, anak-anak kita, cucu-cucu kita masih main PUBG,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Aceh memohon agar Mubes juga membahas strategi yang lebih inovatif untuk menghentikan fenomena kawula muda yang masih bermain game PUBG tersebut. Dia mengajak para ulama bersepakat dengan wali kota dan para bupati untuk mencabut izin kafe yang menyediakan wifi untuk bermain PUBG.
Di sisi lain, dengan adanya keterwakilan perempuan dalam unsur anggota MPU Aceh, di samping unsur ulama dan unsur cendekiawan. Gubernur Nova berharap agar unsur perempuan bisa lebih banyak dari sebelumnya.
Karena menurut Nova, dengan banyaknya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan MPU Aceh yang baru, setidaknya bisa lebih fokus dalam mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan ini marak terjadi di Aceh.
Gubernur Aceh juga menyarankan, Mubes tidak hanya berhasil memilih anggota MPU Aceh untuk masa bakti 2022-2027, tapi juga menghasilkan rumusan tausiyah Mubes untuk mendukung secara maksimal peningkatan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dan memperkuat pelaksanaan syariat Islam menuju Aceh yang bermartabat.
“Saya juga berpesan kepada pimpinan dan anggota MPU yang nanti kita kukuhkan dan menjadi pengurus yang defenitif agar lebih responsif menyikapi fenomena-fenomena dunia yang akhir-akhir ini dialami oleh umat muslim,” tutup Gubernur Aceh.
Sebelumnya Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali menjelaskan pada Mubes kali ini nantinya juga akan merumuskan beberapa Taushiyah MPU Aceh.
“Mubes ini ada tiga agenda, yang pertama yaitu memilih anggota MPU baik utusan kabupaten/kota maupun utusan provinsi. Sesudah itu merumuskan program kerja. Dan juga merumuskan beberapa tausiyah kepada pemerintah kita,” jelas Abu Faisal.
Menyikapi isu politik di Aceh saat ini, Abu Faisal juga menambahkan, Mubes Ulama Aceh kali ini juga akan mengeluarkan Taushiyah terkait penjabat gubernur di Aceh.
“Didalam mubes itu ada Taushiyah, jadi Taushiyah itu hal-hal yang terupdate juga kita lakukan misalnya seperti kita akan mengeluarkan Taushiyah tentang penjabat gubernur yang akan diutus oleh pemerintah nanti pada masa berakhirnya gubernur kita,” tambah Abu Faisal.
Mubes Ulama Aceh kali ini, menurut Abu Faisal cukup istimewa. Karena untuk pertama kalinya Mubes Ulama Aceh dibuka langsung oleh gubernur.
“Pembukaan musyawarah besar ulama Aceh pada kali ini sesuatu yang cukup istimewa, karena seingat saya sudah tiga kali kita melaksanakan musyawarah besar, belum pernah ketiga kali itu dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Aceh,” sebutnya.
Pada akhir sambutannya, Abu Faisal berharap kepada seluruh alim ulama agar dapat melaksanakan proses Mubes Ulama Aceh ini dengan aman dan tentram.
“Kami berharap musyawarah ini bisa kita laksanakan dengan damai, aman dan tentram. Bisa menghasilkan pengurus untuk lima tahun yang akan datang. Mudah-mudahan sebelum berakhir masa jabatan pak gubernur, SK untuk MPU lima tahun kedepan bisa beliau tandatangan,” harap Abu Faisal.
Turut hadir dalam pembukaan Mubes Ulama Aceh ini, Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Prof. KH. Noor Achmad, juga turut dihadiri unsur Forkopimda dan Sekda Aceh, Taqwallah, serta instansi terkait lainnnya.(*)
