Banda Aceh (Waspad Aceh) – Bakri Siddiq yang saat ini masih menjabat Penjabat Wali Kota Banda Aceh kembali masuk dalam usulan DPRK untuk diusulkan ke Mendagri.
Selain Bakri Siddiq, juga tercantum nama Azwardi dan Amiruddin. Ketiga nama ini bukan orang baru di pemerintahan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh.
Bakri Siddiq saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh dan juga pejabat eselon II di BNPP Kemendagri dengan sejumlah prestasi. Nama berikutnya adalah Azwardi, yang saat ini menjabat Pj Bupati Aceh Utara. Pejabat eselon II ini pernah menjabat Kepala Sekretariat Wali Nangroe.
Selain itu ada nama Amiruddin, saat ini menjabat Sekda Kota Banda Aceh. Dia juga pernah menjabat Sekda Kabupaten Pidie.
“Muncul tiga nama, Pak Bakri Siddiq, Pak Azwardi dan Pak Amir. Itu berdasarkan usulan masing-masing fraksi yang dibahas di rapat kemudian diputuskan pada, Jumat (16/6/2023) malam,” kata seorang Anggota DPRK yang namanya enggan disebutkan, Minggu (18/6/2023).
Anggota DPRK ini enggan namanya disebutkan karena nama-nama tersebut baru diusulkan fraksi masing-masing melalui ketua fraksi.
Dia pun mengatakan bahwa usulan nama-nama tersebut sudah disepakati bersama berdasarkan usulan fraksi masing-masing. Nantinya, nama-nama tersebut akan dikirimkan ke Mendagri untuk dipilih siapa yang melanjutkan roda pemerintahan Pemko Banda Aceh.
“Pimpinan DPRK Banda Aceh nantinya akan segera mengirimkan usulan nama ini ke Kemendagri untuk segera ditunjuk Pj Wali Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Lalu, mengapa nama Azwardi masuk ke dalam usulan DPRK Banda Aceh, meskipun saat ini dia masih menjabat Pj Bupati Aceh Utara? Termasuk juga, Amiruddin yang namanya masuk, padahal saat ini namanya juga masuk dalam usulan DPRK Pidie untuk Pj Bupati Pidie.
Dia menilai bahwa kedua nama itu kembali muncul karena adanya usulan dari fraksi yang sudah berkomunikasi dengan keduanya. “Adanya komunikasi dan kepentingan politis juga di balik itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam pembahasan nama-nama usulan itu juga sempat berjalan alot. Selama pembahasan sempat terjadi beberapa kali skorsing hingga akhirnya muncul ketiga nama itu.
Sebagian besar Anggota DPRK Banda Aceh enggan membeberkan ketiga nama itu. Ketua Fraksi PKS DPRK, Tuanku Muhammad yang dikonfirmasi tidak menjawab, termasuk Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar. Anggota DPRK lainnya yang berada di jajaran Wakil Ketua dan Komisi juga enggan memberikan keterangan. (*)
