Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Alhudri, mengatakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang berada di 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh per Oktober 2019 jumlahnya menurun sebesar 16.210 KPM.
Menurut Alhudri, graduasi ini adalah kondisi dimana penerima manfaat PKH, sudah bisa lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah secara berkala. Mereka dianggap sudah sejahtera atau mandiri secara ekonomi, dengan kata lain tidak lagi termasuk kategori keluarga miskin.
Jumlah graduasi KPM sebesar 16.210 itu, apabila dikali tiga jiwa yang terdiri dari ayah, ibu dan satu orang anak, maka jumlah keluarga miskin di Aceh yang berkurang totalnya mencapai 48.630 jiwa.
“Kalau kita kalikan jumlahnya mencapai 48.630 jiwa. Itu kalau dikalikan tiga ya, sementara jumlah anggota keluarga tersebut bisa saja lebih,” ungkap Alhudri di kantornya, Kamis (30/1/2020).
Disebutkannya, data awal yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat PKH merupakan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator yang diambil untuk menentukan kemiskinan juga berdasarkan indikator yang ditentukan BPS.
Kemudian, BPS mengeluarkan rilis bahwa pada September 2019, tingkat kemiskinan di Aceh mengalami penurunan sebesar 0,31 persen atau 9 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2019.
Masih menurut data BPS, angka kemiskinan di Aceh jika dibandingkan year on year (September 2019 dibandingkan September 2018) mengalami penurunan sebesar 21 ribu orang.
“Saya juga mempertanyakan hal itu, karena data dari PKH itu data dari BPS. Bagaimana bisa menjadi dua sisi mata uang yang berbeda, padahal sumbernya sama,” ujarnya.
Alhudri juga mengatakan, karena basis data yang digunakan sama, maka akan mempermudah untuk mengukur penurunannya. Kemudian penurunan di kabupaten/kota, apabila diakumulasi persentasenya bisa mencapai 20 persen graduasi penurunan penerima PKH.
Informasi yang dia peroleh dari pengelola PKH di Aceh, ada fenomena penerima manfaat PKH menyatakan mengundurkan diri sebagai KPM, semenjak adanya penempelan stiker keluarga miskin penerima PKH.
Laporan yang dia peroleh, bahkan saat petugas PKH mulai melakukan penempelan stiket tersebut, dari tiga KPM yang direncanakan rumahnya akan ditempel stiker satu diantaranya menyatakan mundur. Bahkan ini dilakukan sebelum petugas sampai ke rumah yang bersangkutan.
“Artinya apa, ada berkurang 20-30 persen orang miskin di Aceh yang dipotret oleh PKH. Hal ini mengkonfirmasi hasil penelitian Prof Raja Masbar,” tuturnya. ***
