“Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November 2025 tidak hanya merobohkan rumah warga, tapi juga memutus sumber penghidupan ribuan nelayan”
Air datang sebelum azan subuh. Dalam hitungan jam, arus coklat dari hulu merobohkan rumah-rumah kayu di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seuneudon, Aceh Utara. Sebanyak 56 rumah hilang tanpa sisa, 156 lainnya rusak, dan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal.
Ilyas (49) tidak sempat menyelamatkan apa pun. Perahunya hanyut, alat tangkapnya lenyap. Yang tersisa hanya selembar jaring yang kini ia simpan di sudut tenda pengungsian. “Airnya deras sekali. Kayu besar ikut turun. Kami tak sempat apa-apa,” katanya.
Bagi nelayan kecil seperti dia, banjir 26 November 2025 bukan sekadar bencana alam. Peristiwa itu menjadi pukulan berlapis: rumah rusak, perahu hilang, laut berubah, sementara utang tetap berjalan.
Abrasi sebenarnya sudah lama menggerus daratan di kampung pesisir ini. Rumah bantuan tsunami yang ditempati Ilyas berdiri hanya beberapa langkah dari bibir pantai. Namun yang merobohkan rumah itu justru banjir bandang dari hulu.
Air bercampur lumpur dan kayu gelondongan menghantam rumahnya hingga rata dengan tanah. Perahu dan alat tangkapnya hanyut.
“Rumah rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa melaut, kami hidup dari mana?” ujarnya.
Ilyas tinggal bersama keluarganya di tenda darurat milik BNPB di depan masjid desa. Di sudut tenda, Ilyas menunjukkan satu-satunya barang yang sempat ia selamatkan: selembar jaring ikan yang disimpan rapi di dalam karung.
“Nyoe mantong nyang seulamat, keu peu lom?. (Ini saja yang tersisa, tapi buat apa lagi?,” katanya saat ditemui Cut Nauval Dafistri, jurnalis Waspadaaceh.com. Sabtu (10/1/2026)
Sejak perahunya hilang, ia hanya sesekali menumpang kapal teman. Hasil tangkapan pun jauh menurun. Sebelum banjir, nelayan perahu kecil seperti Ilyas biasanya membawa pulang 20 hingga 30 kilogram ikan sekali melaut. Kini, jika beruntung, ia hanya mendapatkan lima hingga sepuluh kilogram.
Hingga Kamis (19/3/2026) dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447, atau hampir empat bulan setelah bencana, Ilyas bersama keluarganya masih bertahan di tenda darurat milik BNPB di depan masjid desa. Hunian sementara (huntara) yang dijanjikan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan lahan sempat menjadi kendala pembangunan, meski sebagian unit mulai dibangun sejak Februari.
Ekonomi Pesisir Terpuruk
Apa yang dialami Ilyas juga dirasakan banyak nelayan di pesisir Aceh. Banjir tidak hanya merusak rumah dan perahu, tetapi juga memukul ekonomi pesisir. Daya beli menurun akibat akses jalan sempat terputus dan distribusi tersendat, meski kini sebagian jalur mulai pulih.
Di saat yang sama, pasokan ikan tidak stabil karena cuaca ekstrem, sementara harga justru meningkat. Kondisi ini membuat nelayan kesulitan menjual hasil tangkapan, sementara pedagang mengalami keterlambatan pasokan. Rantai ekonomi pesisir pun tersendat dari hulu ke hilir.
Pada Senin (12/1/2026) Di Krueng Mane, Aceh Utara, Pasar Ikan Inpres masih dipenuhi lumpur hampir dua bulan setelah banjir. Fiber ikan hancur berserakan. Aktivitas belum sepenuhnya pulih meski alat berat telah masuk membersihkan puing.
Pedagang terpaksa membuka lapak darurat di tepi Jalan Simpang Elak. Meja seadanya ditutup terpal, ikan dijajarkan di tengah pembeli yang semakin sepi.
Mustaqim kehilangan lapaknya saat banjir. “Selama akses putus, kami tidak bisa jualan. Sekarang buka di sini, tapi pembeli juga sepi,” katanya.
Kondisi ini memukul dua sisi sekaligus. Nelayan kesulitan menjual hasil tangkapan, sementara pedagang tak mampu memutar modal. Harga ikan menjadi dilematis terlalu mahal tak laku, terlalu murah tak menutup biaya.
Sabtu (17/1/2026), lumpur masih menutup sebagian area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meureudu, Pidie Jaya. Sejumlah kapal tertimbun di tepi alur sungai. Muara yang dangkal akibat sedimentasi membuat kapal sulit keluar-masuk. Nelayan terlihat membersihkan pelabuhan dan menjahit jaring yang rusak.
Ocin (41) memilih bekerja serabutan. Ia membersihkan lumpur dan membantu memperbaiki jaring. “Kalau tidak kerja begini, tidak ada uang masuk,” katanya.
Sejak banjir akhir November lalu, ia belum kembali melaut. Selain rumah yang masih tertutup lumpur, ia juga menanggung utang Rp6 juta untuk modal melaut, dengan sisa Rp3 juta yang belum lunas. Meski tanpa bunga, utang itu tetap menjadi beban di tengah pemasukan yang nyaris berhenti.
Kondisi serupa dialami Ramli (61), pedagang ikan di Meureudu. Sebelum banjir, ia mengambil ikan dari toke bangku. Namun saat distribusi terputus, ikan tak bisa dikirim dan terpaksa dilelang. “Ikan laku, tapi cuma balik modal. Tidak ada untung,” katanya.
Ramli kini masih memiliki utang sekitar Rp50 juta. Tanpa pelunasan, ia tak bisa mengambil modal baru. Usahanya pun berjalan tersendat.
Di Aceh, toke bangku merupakan bagian penting dalam rantai ekonomi perikanan. Mereka memberi pinjaman uang atau alat tangkap kepada nelayan kecil, biasanya tanpa bunga. Sebagai gantinya, nelayan wajib menjual hasil tangkapan kepada pemberi modal tersebut.
Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam kondisi normal, sistem ini menjadi bantalan sosial bagi nelayan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.
Namun ketika bencana menghentikan penghasilan, skema yang semula menopang justru berubah menjadi beban.
Banyak Nelayan Terlilit Utang
Panglima Laot Aceh, Miftah Tjut Adek, mengatakan banyak nelayan kini berada dalam tekanan ekonomi setelah bencana.
“Sekarang banyak nelayan terlilit utang. Hasil tangkapan menurun, sementara biaya operasional tetap tinggi,” katanya.
Menurut Miftah, sebagian besar nelayan kini melaut dengan utang mulai dari jutaan rupiah untuk kapal kecil hingga ratusan juta rupiah untuk kapal besar. Dalam kondisi normal, utang itu biasanya bisa tertutup dari hasil tangkapan.
“Kalau hasil laut bagus, utang bisa tertutup. Tapi kalau cuaca buruk dan ikan sulit didapat, utang itu menumpuk,” ujarnya.
Masalahnya, sejak banjir dan cuaca ekstrem melanda, banyak nelayan kesulitan kembali melaut. Ketika gelombang tinggi membuat mereka tak bisa berlayar, penghasilan berhenti. Namun kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.
Dalam situasi seperti itu, sebagian nelayan kembali meminjam kepada toke bangku untuk bertahan hidup. Saat mereka akhirnya melaut, hasil tangkapan harus dijual kepada toke yang sama untuk membayar cicilan. Siklus ini terus berulang.
Menurut dia, dampak yang dirasakan nelayan tak hanya kerusakan fisik berupa kapal hilang dan alat tangkap hancur, tetapi juga tekanan psikologis dan ekonomi yang berkepanjangan. Banyak nelayan kesulitan kembali melaut karena keterbatasan modal dan beban utang yang menumpuk.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor nelayan masih belum serius, sehingga posisi mereka tetap rentan.
“Sudah tiga bulan berlalu, tapi nelayan masih berjuang sendiri. Bantuan belum benar-benar dirasakan. Mereka kehilangan kapal, sulit mencari mata pencaharian, dan harus melaut dengan utang,” ujarnya.
Ribuan Armada Lumpuh
Skala kerusakan sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat di kampung-kampung pesisir.
Berdasarkan catatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, banjir besar akhir November 2025 menyebabkan kerusakan masif di sektor kelautan dan perikanan. Di sektor perikanan tangkap, sebanyak 3.880 kapal penangkapan ikan dilaporkan rusak. Selain itu, 17.919 unit alat tangkap dan 2.624 mesin kapal turut terdampak.
Besarnya dampak itu terlihat pada lumpuhnya armada tangkap di sejumlah sentra pesisir. Ribuan kapal tak bisa beroperasi, alat tangkap rusak, dan mesin tak lagi berfungsi. Artinya, ribuan kepala keluarga kehilangan sumber penghasilan utama secara bersamaan.
Kerusakan signifikan tercatat di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen. Di Kota Langsa, jumlah alat tangkap yang rusak bahkan mencapai 14.880 unit tertinggi dibanding wilayah lain.
Di sektor budidaya, dampaknya tak kalah besar. Tambak rakyat yang rusak mencapai 30.487 hektare. Sebanyak 513 hektare kolam ikan dan 1.075 petak keramba jaring apung ikut terdampak. Angka ini menunjukkan bukan hanya nelayan tangkap yang terpukul, tetapi juga pembudidaya dan pekerja di rantai produksi perikanan.
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kariamansyah, mengakui beban yang kini ditanggung nelayan tidak ringan. Skala kerusakan yang tercatat, kata dia, menunjukkan gangguan serius pada sektor perikanan pesisir.
Seluruh data kerusakan telah dihimpun dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah daerah. Namun hingga kini, skema pendanaan masih dalam tahap pembahasan.
“Kami masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Kariamansyah saat ditemui Waspadaaceh.com di Kantor DKP Aceh, Jumat (20/2/2026).
Pemerintah Aceh mengusulkan anggaran rehabilitasi sekitar Rp3 triliun. Program pemulihan diproyeksikan berlangsung tiga hingga empat tahun, mengingat luasnya kerusakan yang meliputi kapal, alat tangkap, tambak rakyat, hingga pendangkalan muara.
Prioritas, menurut dia, mencakup perbaikan tambak rakyat, bantuan kapal dan alat tangkap untuk nelayan kecil, serta pengerukan muara dan pelabuhan yang tertutup sedimentasi.
Sejumlah bantuan, seperti mesin kapal, telah disalurkan. Namun jumlahnya masih terbatas dibandingkan kebutuhan di lapangan.
“Kami memahami kondisi nelayan sangat berat. Pemerintah sedang mengupayakan percepatan agar mereka bisa kembali melaut secara bertahap,” katanya.
Di balik kerugian nelayan yang kehilangan kapal, perempuan pesisir memikul dampak paling berat. Di tenda pengungsian Lhok Puuk, Aceh Utara, Tinur Hasanah (45) kini menjadi tulang punggung keluarga setelah perahu suaminya hilang tersapu banjir. Ia berjualan makanan kecil dari dalam tenda untuk menyambung hidup, di tengah harga bahan pokok yang naik dan penghasilan yang merosot.
Sebagai ibu empat anak, beban Tinur kian besar. Tiga anaknya masih di pesantren, sementara si bungsu sempat pulang dan menyaksikan rumah mereka yang tinggal puing. Ketidakpastian hidup di pengungsian makin terasa menjelang Idulfitri, terutama saat hujan dan angin kencang melanda.
“Mak, nanti kita pulang ke mana?” tanya anak itu. Tinur tak kuasa menahan air mata. Ia terdiam sejenak sebelum kembali melanjutkan ceritanya.
Situasi serupa terjadi di Gampong Teupin Pukat, Pidie Jaya. Aminah (62) harus berjalan jauh mengambil air bersih karena sumur warga tertutup lumpur. Di saat yang sama, ia tetap mengurus rumah tangga sekaligus mencari penghasilan tambahan, setelah sawah yang biasa digarap ikut rusak akibat banjir.
“Kadang capek juga. Air harus jalan jauh ambilnya, sementara di rumah anak-anak masih harus makan, pakaian harus dicuci. Tapi mau bagaimana lagi, tetap harus dijalani,” kata Aminah.
Suaminya kini hanya bekerja serabutan dengan upah sekitar Rp50 ribu per hari, menyusul cuaca ekstrem dan pendangkalan muara yang menghambat aktivitas melaut.
Fenomena di Aceh Utara dan Pidie Jaya menunjukkan pola yang sama: ketika bencana menghentikan ekonomi nelayan, perempuan menghadapi beban berlapis menopang ekonomi keluarga, mengurus domestik, hingga mengatasi krisis air bersih dan kenaikan harga pangan. (*)
- (Bersambung ke bagian 2)
