Jakarta (Waspada Aceh) – Sebuah aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, yang terjadi pada Kamis malam (12/3/2026), mengundang gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat sore (13/3/2026), sejumlah tokoh HAM, akademisi, dan pengamat bersama Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan sikap tegas terkait peristiwa yang mereka sebut sebagai bentuk teror terhadap aktivis.
Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa serangan yang menimpa rekannya bukanlah hal yang bisa disepelekan. Menurutnya, insiden ini bukan sekadar peringatan bagi sistem demokrasi Indonesia, melainkan bukti bahwa demokrasi kini berada pada titik kritis.
“Peristiwa ini bukan lagi pertanda alarm bagi demokrasi di Indonesia, tapi demokrasi sudah masuk dalam jurang,” ucapnya dengan nada tegas.
Dimas juga menegaskan bahwa intimidasi dan teror yang terus menghantui Andrie bahkan seluruh jajaran KontraS tidak akan menyurutkan komitmen organisasi yang telah berdiri selama 28 tahun. Sejak tahun 1998, ia mengingatkan, KontraS telah menghadapi berbagai bentuk serangan, mulai dari penyerangan kantor, pemboman, hingga kehilangan anggota seperti Munir Said Thalib yang terbunuh dan staf yang gugur di Timor Leste.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang juga hadir dalam konferensi pers, mengungkap bahwa serangan air keras kali ini bukan yang pertama kalinya menargetkan Andrie. Sejak setahun lalu, setelah ia bersama masyarakat sipil mendobrak ruang rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) secara tertutup, Andrie dan KontraS telah mengalami berbagai bentuk gangguan, mulai dari panggilan telepon teror, kunjungan orang tak dikenal, hingga adanya intrik.
“Setahun terakhir Andrie banyak mengulas isu militer, termasuk mengajukan uji materiil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Sehari sebelum serangan, ia bahkan melakukan perekaman siniar bertema militer,” jelas Usman.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kalangan masyarakat sipil tidak akan tergesa-gesa menuding pihak tertentu, sehingga penyelidikan yang mendalam dan objektif menjadi sangat penting.
Menurutnya, teror yang muncul di tengah ketegangan konflik elit politik perlu menjadi fokus investigasi, mengingat seringkali kubu yang berseteru justru menjadikan elemen masyarakat sipil sebagai korban.
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistyowati Irianto menyoroti dampak serangan ini terhadap generasi muda Indonesia. Menurutnya, Andrie merupakan salah satu perwakilan pemuda yang aktif berkontribusi dalam membangun bangsa, namun fakta menunjukkan bahwa kaum muda justru seringkali menjadi target penindasan, seperti yang terlihat dari serangan terhadap Andrie dan penangkapan ratusan pemuda pasca demonstrasi Agustus 2025.
“Ini membuktikan bahwa klaim Indonesia Emas yang akan diampu mayoritas pemuda menjadi omong kosong belaka. Fakta tersebut membuktikan golongan muda justru dihancurkan secara brutal, dilemahkan, dan dimatikan,” ucapnya sambil menegaskan bahwa kaum muda tidak akan gentar menghadapi tekanan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menekankan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus tidak hanya menyasar individu, melainkan seluruh elemen masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan dan HAM.
Ia mengingatkan bahwa tren penyerangan terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan hidup, dan pelawan korupsi cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan cara yang semakin kejam, contohnya kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini belum menemukan pelaku utama.
“Serangan terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk nyata ancaman terhadap pembela HAM. Tren ini harus dihentikan,” tegas Isnur.
Koalisi masyarakat sipil, katanya, telah membentuk tim khusus untuk memantau proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Menurutnya, tidak ada hambatan teknis bagi aparat untuk mengungkap pelaku dan aktor di balik serangan ini.
“Ini bukan soal kemampuan, tapi kemauan. Kami menantang Kapolri dan Kapolda untuk menggunakan keilmuan resersenya mengungkap kasus ini secara scientific,” pungkasnya.
Selain menuntut penyelidikan tuntas, Isnur juga mengingatkan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan Andrie Yunus hingga ia pulih sepenuhnya, termasuk memfasilitasi pengobatan maksimal di mana pun diperlukan. Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat sipil, mulai dari jurnalis, mahasiswa, hingga aktivis, untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga, mengingat ancaman yang menimpa Andrie berpotensi menyasar kalangan lain.
“Tantangan semakin besar karena militer semakin merangsek masuk kemana-mana,” tandasnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan kecaman terhadap serangan tersebut. Menurutnya, tindakan penyiraman air keras merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan prinsip penegakan HAM yang menjadi amanat konstitusi.
“Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi,” ucap Yusril seperti dikutip dari siaran persnya.
Ia meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut kasus ini tidak hanya sampai pada pelaku langsung, melainkan juga mengungkap aktor intelektual yang berada di balik peristiwa tersebut.
“Saya meminta aparat penegak hukum memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan,” tegas Yusril.
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokrasi, setiap pihak harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati sehingga kekerasan terhadap aktivis tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. (*)
