Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kondisi fiskal yang lemah menjadi tantangan besar bagi Aceh dalam menghadapi pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah dinilai tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk menahan tekanan ekonomi yang kian berat.
Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh, Prof. Dr. Aliasuddin, saat menjadi narasumber dalam Aceh Economic Forum (AEF) 2026 bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Tengah Ketidakpastian Global yang Semakin Menguat.
Kegiatan tersebut digelar di Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (27/6/2026).
Aliasuddin mengatakan, kapasitas fiskal Aceh saat ini masih tergolong rendah dan belum ada daerah yang benar-benar mandiri secara keuangan. Kondisi ini semakin berat karena tingginya angka kemiskinan serta terbatasnya lapangan kerja.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, pemerintah akan sangat berat menangani kemiskinan yang sudah ada, apalagi ditambah dampak bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perekonomian Aceh masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah menurun, aktivitas ekonomi ikut melemah.
Karena itu, ia menyarankan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Pertama, pemerintah pusat perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memiliki kewenangan eksekusi, bukan sekadar koordinasi.
“Kalau hanya koordinasi, tidak cukup. Harus ada lembaga yang benar-benar bekerja di lapangan,” katanya.
Kedua, pemerintah diminta menetapkan proyek strategis nasional, khususnya untuk rehabilitasi kawasan hulu. Menurutnya, kerusakan hutan di wilayah hulu berpotensi memicu bencana yang lebih besar di masa depan.
“Kalau tidak diperbaiki dari hulu, kita akan menghadapi bencana yang lebih besar ke depan,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi anggaran dengan mengurangi belanja operasional dan memperbesar belanja produktif. Ia juga mendorong percepatan belanja daerah atau front loading agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi kunci pemulihan. Sektor UMKM juga perlu diperkuat, terutama dalam menyerap tenaga kerja.
Di sektor perdagangan, Aceh juga didorong untuk mulai mengalihkan orientasi pasar ke kawasan barat seperti India dan Pakistan yang memiliki potensi besar.
Aliasuddin berharap, dengan strategi yang tepat dan dukungan pemerintah pusat, pemulihan ekonomi Aceh pascabencana dapat berjalan lebih cepat meski berada dalam tekanan fiskal terbatas. (*)
