Jakarta (Waspada Aceh) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, merupakan bentuk serangan yang tidak dapat diterima terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Yusril melalui keterangan resmi di Jakarta pada Jumat (13/3/2026), seiring dengan kecaman tegas terhadap tindakan kekerasan yang menimpa aktivis HAM tersebut.
Menurut Yusril, aktivis HAM berperan penting dalam memajukan kepentingan rakyat dan negara, mengingat penegakan HAM serta demokrasi merupakan amanat yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. “Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Dalam konteks negara demokrasi, setiap pihak diwajibkan untuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati perbedaan pandangan. Kekerasan fisik terhadap aktivis demokrasi dan HAM, menurutnya, adalah salah dalam kondisi apa pun, bahkan jika ada pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka.
“Menyerang aktivis demokrasi dan HAM tetap tidak dapat dibenarkan, meskipun ada perbedaan pendapat. Dalam demokrasi, setiap orang harus berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua upaya dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi,” ujar Menko Kumham Imipas.
Selain itu, Yusril juga menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh terhadap kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk tidak hanya menemukan pelaku dan motif perbuatan tersebut, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.
“Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan,” tegas Yusril.
Menurutnya, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir, sehingga proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tingkat pelaku eksekutor di lapangan. “Pola serangan yang dilakukan nampaknya terencana dan terorganisir, sehingga pengungkapan peristiwa ini harus juga mengungkap aktor intelektual di baliknya,” tambahnya.
Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan aparat kepolisian terkait penanganan kasus tersebut.
BERITA TERKAIT:Â Serangan Air Keras Kepada Aktivis KontraS, Polisi Diminta Ungkap Pelaku
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya yang menangani kasus ini bersama Bareskrim Polri. Saat ini mereka masih melakukan pendalaman, sehingga belum dapat mengungkapkan apa pun kepada publik,” katanya.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap sabar dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian agar peristiwa tersebut dapat terungkap secara jelas dan objektif.
“Saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar masalah ini menjadi terang-benderang. Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Yusril juga menggarisbawahi komitmen tinggi Presiden Prabowo Subianto dalam menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemerintah, menurutnya, tidak akan pernah memberi toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik terhadap aktivis maupun siapa pun, meskipun mereka memiliki pandangan berbeda atau bahkan berseberangan dengan pemerintah.
“Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga,” pungkas Yusril Ihza Mahendra. (*)
