Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ribuan warga di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dilaporkan masih terisolir pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Putusnya akses transportasi, ambruknya jembatan, hingga lumpuhnya komunikasi membuat ribuan warga belum tersentuh bantuan dan kini terancam kelaparan.
Informasi dari berbagai titik lapangan menyebutkan sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, serta sejumlah desa di Aceh Timur dan Aceh Tenggara masih terputus total dari distribusi kebutuhan pokok. Memasuki hari kelima pascabencana, sto pangan warga semakin menipis dan berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
Situasi ini diperburuk oleh laporan pemerintah daerah yang menegaskan kapasitas penanganan di tingkat kabupaten sudah melampaui batas. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi penuh dari pemerintah pusat.
Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh bukan lagi bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan yang mengancam nyawa warga di lokasi-lokasi terisolir.
“Ketika akses utama putus total dan warga tidak bisa mendapatkan makanan selama berhari-hari, itu bukan lagi bencana biasa. Pemerintah pusat tidak boleh menunda. Tetapkan Darurat Bencana Nasional sekarang. Setiap jam keterlambatan berarti ancaman terhadap nyawa rakyat,” tegasnya, Senin (1/12/2025).
Ismunandar menilai kemampuan Aceh dalam menangani bencana berskala besar sangat terbatas, terutama dalam akses udara, evakuasi, dan suplai logistik ke daerah yang sulit dijangkau.
Senada, Sekretaris Umum DPW PKS Aceh, Kasibun Daulay, mengakui pemerintah daerah telah berupaya maksimal. Namun, tanpa dukungan alat berat, helikopter, dan logistik udara, upaya penyelamatan korban di wilayah terisolir mustahil dilakukan.
“PKS Aceh sudah turun sejak hari pertama. Tapi fakta di lapangan jelas: daerah tidak punya kemampuan membuka akses yang runtuh maupun mengirimkan suplai ke desa-desa yang terputus total. Tanpa campur tangan pemerintah pusat, warga bisa menghadapi kelaparan dan situasi fatal lainnya,” ujarnya.
Kasibun menegaskan bahwa penetapan status Darurat Bencana Nasional akan membuka akses mobilisasi penuh TNI, Basarnas, BNPB, termasuk armada udara, untuk menyelamatkan warga di titik-titik terparah.
Atas kondisi tersebut, PKS Aceh menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat. Pertama, menetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Aceh. Kedua, mengirimkan helikopter dan pesawat angkut untuk distribusi pangan dan evakuasi.
Ketiga, menggerakkan TNI, Basarnas, BNPB, serta alat berat membuka akses jalan dan jembatan. Keempat, melakukan drop logistik secara masif ke wilayah yang telah 3–5 hari tanpa suplai pangan. Kelima, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Keenam, membuka akses bagi LSM internasional dan lembaga kemanusiaan jika pemerintah pusat tidak mampu memenuhi kebutuhan darurat dalam waktu dekat.
“Ini bukan saatnya Aceh dibiarkan sendiri,” tegas Kasibun.
PKS Aceh juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan untuk terus bergerak membantu warga terdampak. Namun, kata Kasibun, penyelamatan nyawa dalam skala besar hanya bisa dilakukan jika negara hadir hari ini, bukan besok. (*)
