Banda Aceh (Waspada Aceh) – Realisasi investasi di Aceh tahun 2023 telah mencapai Rp10,6 triliun. Angka ini tidak hanya menandakan peningkatan yang signifikan tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis menyampaikan hal itu pada kegiatan Aceh Business Forum (ABF) – Aceh Economic Review 2023: Media Initiative, di Banda Aceh, Senin (11/12/2023).
Marthunis mengatakan investasi yang masuk ke Aceh mayoritas berasal dari dalam negeri, dengan sektor kelistrikan menjadi kontributor terbesar. Contohnya adalah proyek Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 di Kabupaten Aceh Tengah, yang berkontribusi pada surplus energi listrik di Aceh.
“Surplus ini memungkinkan Aceh memenuhi kebutuhan listrik untuk industri besar dan berbagai bisnis lain yang ingin berinvestasi,” tuturnya.
Marthunis menekankan bahwa investasi, khususnya di sektor energi, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mendorong proses industrialisasi dan hilirisasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Investasi ini juga diharapkan dapat mendorong ekspor dan mengurangi impor, membantu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan, pajak, dan kesempatan kerja, serta mendorong ekspor.
Selain itu, Marthunis juga menyoroti pentingnya kualitas tata kelola pemerintahan untuk menarik investasi. Beberapa tantangan terkait investasi termasuk sumber daya manusia, kondisi masyarakat dan lingkungan, infrastruktur, regulasi dan administrasi, serta kondisi pasar.
Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menciptakan daya tarik dan kemudahan berusaha dan berinvestasi di Aceh, termasuk kebijakan regulasi yang pro-investasi.
Strategi investasi Aceh meliputi pembangunan infrastruktur pendukung untuk penanaman modal yang berkelanjutan, pengembangan kawasan khusus untuk investasi, pertumbuhan industri hilirisasi yang berbasis pada komoditas unggulan dengan orientasi ekspor.
Kemudia ia juga menambahkan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investasi, pengembangan regulasi yang mendukung investasi, peningkatan persepsi investor serta image branding yang positif, dan penerapan digitalisasi dalam pelayanan penanaman modal.
Dia memberi contoh, pemerintah memberikan insentif daerah berupa diskon pajak retribusi hingga 60 persen.
“Melalui payung hukum yang jelas, Pemerintah Aceh berharap iklim investasi daerah semakin menarik dan kondusif, sehingga perekonomian Aceh akan terus bergerak dan berdampak positif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha baru,” jelasnya. (*)
