Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas-fasilitas kesehatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri di Banda Aceh, Senin (27/2/2023), mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengejar target menjaring akspetor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).
“Dua tahun terakhir ini kita belum mencapai target. Hampir semua kabupaten dan kota merah. Capaian MKJP kita sangat rendah. Untuk itu saya berharap Kepala OPD KB di 23 kabupaten dan kota di Aceh supaya serius untuk mencapai capaian target MKJP pada 2023 ini,” kata Sahidal Kastri.
BACA:Â BKKBN Tetapkan SMPN 1 Seunagan Nagan Raya Sekolah Siaga Kependudukan
Pada 2022, kata Sahidal, capaian MKJP Aceh sebesar 7.589 akseptor dari 24.460 yang ditargetkan. Pada 2023, BKKBN Aceh menetapkan target MKJP sebesar 12.435.
Dengan rincian IUD sebanyak 4.700 akseptor, implant 5.750 akseptor, MOW sejumlah 1.980 akseptor, dan MOP sebanyak lima akseptor, kata Sahidal Kastri.
Menurut Sahidal, guna meningkatkan capaian target MKJP pada 2023, berbagai langkah dan upaya pun dilakukan. Seperti menggelar peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB di faskes.
“Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting guna menurunkan angka kematian ibu,” kata Sahidal Kastri.
BACA:Â BKKBN Beri Perhatian Khusus kepada Kabupaten Gayo Lues
Dengan digelarnya kegiatan yang diikuti kepala bidang dan kepala seksi KB di organisasi perangkat daerah (OPD) dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh, Sahidal berharap OPD KB bisa meningkatkan komitmen dan kerja sama dengan mitra.
Serta pemerintah daerah dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta dapat mengidentifikasi jumlah Faskes dan praktik mandiri bidan (PMB) yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB.
“Nanti setelah target setiap kabupaten/kota ditetapkan, MKJP capaiannya harus bisa mencapai target. Kemudian melakukan komunikasi dengan kepala daerah dan Sekda, terkait target tersebut.”
“Juga melakukan evaluasi, mengapa capaian rendah, serta mencari langkah-langkah serta strategi yang tepat dan cepat, guna menggenjot target agar tercapai tahun ini,” ujar Sahidal.
Lebih jauh, Sahidal mengatakan upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas faskes dan jejaring yang melayani KBKR, terutama MKJP dan KB setelah persalinan (KBPP). Juga, peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.
BACA:Â BKKBN Optimis GISA Bantu Percepatan Penurunan Stunting
Menyangkut penyebab capaian MKJP rendah di Aceh, Sahidal mengatakan selain kualitas pelayanan yang menurutnya masih rendah, juga kurangnya keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah dan OPD KB. Serta lambatnya realisasi anggaran DAK BOKB di daerah.
Pada 2023, total biaya operasional pelayanan KB melalui DAK BOKB di Aceh, diplotkan sebesar Rp7,1 miliar. Sedangkan untuk biaya operasional pelayanan KB MKJP sekitar Rp5,4 miliar.
“Kami berharap anggaran tersebut bisa terealisasi dengan cepat sebelum Desember 2023,” kata Sahidal Kastri. (*)
