Aceh Besar (Waspada Aceh) – Para nelayan di Pulo Aceh mengeluh, akibat tidak mencukupinya stok BBM jenis solar di Pulo Aceh. Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto meminta Pertamina menambah kuota BBM bersubdisi jenis solar untuk para nelayan Pulo Aceh.
Muhammad Iswanto mengatakan surat permohonan penambahan kuota BBM dilayangkan Sekda Aceh Besar atas arahan Pj Bupati kepada Sales Manager Pertamina Patra Niaga Aceh di Banda Aceh.
“Dengan ini kami memohon kepada Pertamina Banda Aceh untuk penambahan kuota solar bersubsidi khusus nelayan Kecamatan Pulo Aceh pada SPBU Ulee Lheue,” demikian petikan surat yang dikirimkan. Muhammad Iswanto dalam keterangannya, Kamis (6/7/2022).
Dia menyampaikan, pihak Pertamina sudah merespon surat tersebut dan kekurangan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan Pulo Aceh insyaallah akan segera teratasi.
Lebih lanjut, Iswanto menjelaskan, terdapat 114 boat nelayan yang setiap harinya mengandalkan pencaharian mereka pada laut. Mereka saban harinya menangkap ikan dengan menggunakan boat kecil dengan kebutuhan solar harian sekitar 25 liter per boat.
“Insyaalaah dengan adanya penambahan kuota BBM solar ini para nelayan kita dapat beraktifitas dengan lancar dalam mencari nafkah,” kata Iswanto.
Sementara itu DPC Hiswana Migas Aceh, melalui ketua umumnya, H. Nahrawi Noerdin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pj Bupati Aceh Besar mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Pulo Aceh.
Pria yang akran disapa Toke Awi juga mengatakan, dinas terkait perlu menyusun SOP yang inovatif dalam penyalurannya dan secara proaktif memonitor pelaksanaan di lapangan.
Misalnya, selain menerbitkan surat rekomendasi sebagai penerima BBM bersubsidi, nelayan juga perlu dibekali dengan wadah penampung atau jerigen berwarna khusus dengan label DKP Aceh Besar.
“Jerigen-jerigen itu juga memiliki nomor register yang diterbitkan oleh DKP. Ini akan membantu teman-teman kita di lembaga penyalur untuk memastikan hanya akan menyalurkan BBM bersubsidi ke jerigen yang teregistrasi tersebut, yang memang hanya dimiliki oleh nelayan pemegang rekomendasi dari DKP,” papar Toke Awi. (*)
