Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Di sepanjang parit lingkungan Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, air kini mulai menemukan jalannya kembali. Sebelumnya, endapan lumpur sisa banjir bandang akhir November 2025 menutup hampir seluruh saluran pembuangan, membuat hujan sedang pun berubah menjadi luapan yang merambah ke pekarangan dan rumah warga. Kini, setelah revitalisasi berjalan, warga mulai tenang. Air perlahan tak lagi mengalir ke pekarangan atau rumah warga.
M.Nasir, Keuchik Ujong Pacu, menyaksikan perubahan itu dari dekat. “Sebelum dilakukan normalisasi, semua sudah tertimbun lumpur. Sebagian yang sudah dibersihkan sekarang kondisinya sudah lumayan lagi,” ujarnya.
Nasir tahu betul, bagaimana kecemasan warga setiap kali mendung datang. Mereka khawatir menunggu air naik. “Sebelum dinormalisasi, air yang tergenang di parit masuk ke rumah warga. Kalau sudah dinormalisasi semua, otomatis masyarakat tidak waswas lagi saat hujan. Air tidak masuk lagi ke rumah warga karena aliran air melalui parit sudah menuju sungai,” katanya.
Perubahan itu juga dirasakan langsung oleh Joni, warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan saluran lingkungan. “Sebelum banjir, kondisinya memang agak normal. Setelah banjir, semua saluran parit tertimbun lumpur. Air masuk ke rumah warga karena salurannya sudah tertimbun lumpur semua,” kenangnya.
Kini senyum tipis tersungging saat ia melihat air berjalan tenang di dasar parit yang telah dikeruk. “Sangat membantu warga masyarakat. Kalau ada hujan sedikit, air tidak langsung meluap ke rumah warga,” katanya.
Namun Joni menyebutkan, di sisi sepanjang parit, ada perbukitan yang rawan longsor. “Di pinggir-pinggir parit itu ada bukit. Harapan kami, ke depan dibuat talud agar air tidak langsung meluap dan tidak terjadi longsor.”
Realisasi Pemulihan Terus Dikebut
Revitalisasi saluran lingkungan di Ujong Pacu dilaksanakan oleh Dinas PUPR Lhokseumawe, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, yang dibiayai melalui Tambahan Transfer ke Daerah (TKD Tambahan). TKD tambahan adalah anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk penguatan fiskal daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Termasuk untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Pagu yang disiapkan sebesar Rp1.147.600.000, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.148.264.000. Pekerjaan ini membuka kembali jalur air yang tersumbat, sehingga limpasan hujan dapat mengalir menuju sungai tanpa kekhawatiran warga.
Secara keseluruhan, Kota Lhokseumawe menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp124.971.038.000, yang seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah per 16 Oktober 2026. Hingga 22 Oktober 2026, realisasi penggunaannya mencapai Rp51.895.288.108 atau 41,53 persen. Sebagian besar alokasi, yakni Rp93.587.243.000 atau 74,89 persen, diarahkan untuk pemulihan infrastruktur, termasuk saluran lingkungan, jalan, dan jembatan yang rusak akibat bencana.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pembersihan dan pemulihan saluran bukan sekadar pekerjaan rutin, melainkan bagian penting dari pencegahan bencana berulang.
“Ini mungkin menjadi catatan, pak. Tolong bisa menjadi prioritas. Jadi, ada semacam skala super prioritas untuk normalisasi sungai,” ujar Tito, menanggapi permintaan sejumlah kepala daerah mengenai penanganan kawasan yang mengalami sedimentasi tinggi.
Ia menjelaskan, endapan yang dibiarkan menumpuk akan mengurangi daya tampung air, sehingga risiko banjir justru kembali lebih cepat saat hujan berikutnya turun. Tito juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani infrastruktur pascabencana.
“Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan,” katanya.
Dukungan TKD Tambahan ini diharapkan dapat menjembatani keterbatasan fiskal daerah agar pemulihan tidak tertunda.
Pekerjaan revitalisasi saluran di Ujong Pacu juga sejalan dengan yang dipedomankan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, yang menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya soal mengembalikan apa yang rusak, tetapi menyiapkan infrastruktur yang lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan. Saluran yang berfungsi baik, tanggul yang kuat, serta sistem drainase yang terintegrasi menjadi syarat agar pemukiman tidak kembali rentan tergenang.
Renduk adalah dokumen yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam pemulihan Sumatera pascabencana hidrometeorologi 2025 lalu. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.
Keterlibatan warga juga menjadi kunci keberlanjutan. M. Nasir menyampaikan masyarakat tidak hanya menunggu pekerjaan pemerintah selesai. “Kami bersama warga mengadakan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk parit di pinggir jalan,” ucapnya.
Pemulihan yang utuh, tampaknya, lahir dari kerja sama antara pembangunan fisik yang kokoh dan kepedulian warga yang terus terjaga. (*)
