Banda Aceh (Waspada Aceh) – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi dengan insan media untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Aceh.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang dihadiri langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama sekitar 50 perwakilan media di Banda Aceh, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi dan diskusi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan insan media untuk memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal.
Saiful Hidayat mengatakan, media memiliki peran strategis dalam membantu menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, perluasan perlindungan pekerja tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan dukungan komunikasi publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Perluasan perlindungan pekerja membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media yang memiliki peran penting dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak pekerja memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendasar untuk memberikan rasa aman bagi diri mereka dan keluarganya,” ujar Saiful.
Ia menjelaskan, Aceh dan wilayah Sumatera Bagian Utara memiliki potensi besar dalam memperluas kepesertaan, khususnya dari kalangan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pedagang, petani, nelayan, pengemudi, dan pekerja mandiri.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober 2026, sebanyak 558.255 pekerja di Aceh telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan atau 25,62 persen dari total potensi pekerja.
Sementara itu, sekitar 1,62 juta pekerja atau 74,38 persen lainnya masih belum mendapatkan perlindungan. Dari total peserta yang telah terlindungi, sebanyak 367.254 merupakan pekerja Penerima Upah (PU), 107.406 pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dan 83.595 pekerja sektor jasa konstruksi.
Saiful menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar semakin banyak pekerja memperoleh akses perlindungan jaminan sosial, tanpa memandang profesi maupun status pekerjaan.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga terus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh telah menyalurkan manfaat program sebesar Rp830,047 miliar melalui 57.966 pengajuan klaim.
Manfaat tersebut mencakup berbagai program perlindungan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Hingga Oktober 2026, sebanyak 2.015 anak telah menerima manfaat beasiswa dengan total nilai mencapai Rp8,4 miliar.
Selain itu, terdapat 74 pengajuan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan dengan nilai mencapai Rp237,3 miliar. BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Melalui program tersebut, sebanyak 78 peserta telah mendapatkan pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan.
Saiful mengatakan, manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan finansial ketika pekerja menghadapi risiko, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.
“Di balik setiap manfaat yang dibayarkan, ada pekerja dan keluarga yang terbantu untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah esensi dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami manfaat dan merasakan pentingnya perlindungan tersebut dalam kehidupan mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Aziz Muslim, mengatakan kolaborasi dengan media dan konten kreator menjadi bagian penting dalam memperkuat edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Aceh.
Menurutnya, karakteristik masyarakat dan sektor pekerjaan yang beragam membutuhkan pendekatan komunikasi yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami, terutama untuk menjangkau pekerja informal.
“Di Aceh, potensi perluasan perlindungan pekerja masih sangat besar, khususnya pada sektor informal. Karena itu, kami melihat media dan konten kreator dapat mengambil peran yang sangat strategis untuk membantu menyampaikan informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih dekat, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar Aziz.
Ia menambahkan, informasi mengenai manfaat yang telah diterima pekerja maupun ahli waris perlu terus disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami manfaat perlindungan yang diberikan ketika risiko pekerjaan terjadi.
Melalui kegiatan Media Gathering ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi dengan insan media dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Kunto Wibowo, Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan, serta Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh, Azhari. (*)
