Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pengembangan survei mandiri oleh Harian Waspada (Waspada Group) dinilai dapat memperluas kontribusi media dalam menyediakan data publik yang kredibel sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Melalui program tersebut, Waspada diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan hasil riset yang mampu merekam persoalan dan aspirasi masyarakat secara terukur.
Upaya ini mendapat apresiasi dari Pakar Ilmu Komunikasi, Sahkyan Asmara. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan survei harus disertai penerapan metodologi ilmiah, keterbukaan hasil, serta jaminan independensi agar dapat dipercaya publik.
Menurut Sahkyan, media memiliki peluang besar untuk mengembangkan fungsi riset sebagai bagian dari kontribusi terhadap kehidupan sosial dan demokrasi. Kehadiran lembaga penelitian di lingkungan media, katanya, dapat memperkuat posisi pers sebagai salah satu sumber data yang dibutuhkan masyarakat maupun pemangku kebijakan.
Ia menilai Harian Waspada memiliki modal sosial dan kredibilitas untuk menjalankan program tersebut. Media yang telah hadir selama 79 tahun di Sumatera Utara itu dinilai mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan pengalaman dalam mengikuti berbagai dinamika sosial, politik, serta ekonomi.
“Fungsi media tidak boleh hanya berhenti sebagai penyampai informasi. Media harus naik kelas menjadi produsen data,” ujar Sahkyan dalam wawancara di Medan, Minggu (1/11/2026).
Ia menyebut pembentukan Litbang secara mandiri merupakan langkah penting untuk membangun kedaulatan data media sekaligus mengembalikan marwah pers sebagai lembaga rujukan. Data yang dihimpun langsung melalui penelitian sendiri juga dinilai lebih kontekstual karena berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap pelaksanaan survei. Waspada harus menjelaskan metodologi yang digunakan, margin of error, cara menentukan responden, serta langkah-langkah untuk menjaga independensi dari kepentingan politik maupun bisnis.
Hasil survei, lanjutnya, tidak semestinya berhenti sebagai berita. Hasil tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Waspada dan pemerintah, bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dan aktor politik, serta bahan refleksi masyarakat. Tema yang bisa diangkat antara lain kepuasan layanan publik, banjir, persoalan ekonomi, hingga Pilkada.
“Ini akan mendorong kebijakan berbasis data, bukan berbasis asumsi,” kata Sahkyan.
Ia juga menyebut survei sebagai bentuk “demokrasi data”, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek pemberitaan, tetapi juga subjek riset. Menurutnya, pembaca akan terdorong terlibat jika mengetahui suara mereka didengar dan diolah.
Sahkyan menegaskan survei media dapat menjadi instrumen yang objektif untuk mengukur aspirasi masyarakat, asalkan dilakukan secara independen. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ia merinci empat standar yang harus dipenuhi: metode sampling yang jelas, jumlah responden yang representatif dengan margin of error terbuka, kuesioner yang netral dan tidak menggiring, serta pengolahan data yang transparan dan dapat diaudit.
Ia juga membedakan survei dengan polling biasa. Polling, ujarnya, dapat dilakukan siapa saja untuk kepentingan apa saja, bisa diisi berulang kali, dan tanpa kontrol. Sebaliknya, survei dijalankan dengan kaidah ilmiah, memiliki variabel kontrol dan margin of error, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Sahkyan mengingatkan, publikasi tanpa metodologi yang jelas berisiko menyesatkan publik dan dapat dijadikan alat propaganda. Kondisi itu, katanya, merusak kredibilitas media.
“Sekali publik merasa dibohongi oleh data yang metodologinya tidak akurat, kepercayaan terhadap media bisa runtuh,” jelasnya.
Terkait pembentukan tim Litbang, Sahkyan menyarankan Waspada merekrut tenaga yang kompeten di bidang statistik dan ilmu sosial, bukan hanya wartawan.
Ia juga menyarankan penyusunan SOP dan pemisahan yang tegas antara Litbang dengan kepentingan redaksi dan bisnis, pelatihan metodologi berkelanjutan, serta pembentukan dewan etik internal yang melibatkan para ahli.
Keterlibatan akademisi, menurutnya, sangat penting sebagai pengawas independen. Waspada dapat menggandeng dosen yang kompeten di bidang metodologi atau akademisi dari perguruan tinggi di Medan yang dikenal kredibel dan berintegritas. Mereka dapat berperan sebagai peer reviewer yang memeriksa, mengoreksi, dan menguji kualitas survei sebelum dipublikasikan.
Bagi masyarakat, kata Sahkyan, survei memberi ruang bersuara. Hasilnya juga dapat menjadi rujukan bagi aktor politik, pelaku bisnis, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepentingan lainnya.
Bagi pemerintah daerah, survei dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Perumusan kebijakan, ujarnya, tidak lagi didasarkan pada laporan “Asal Bapak Senang”, melainkan data kepuasan dan keluhan warga yang terukur.
Agar survei Waspada menjadi rujukan terpercaya, Sahkyan merekomendasikan tiga hal: konsisten menggelar survei tematik bulanan, transparan membuka metodologi di setiap rilis, dan berani mempublikasikan hasil apa adanya, termasuk yang pahit, tanpa takut pada tekanan politik maupun bisnis.
“Kepercayaan itu dibangun dari keberanian bersikap jujur,” tutupnya. (*)
